Rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan (Dok : Syamsi KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemandangan umum dari DPRD Sulawesi Selatan terkait arah pembangunan sektor unggulan direspon Pemerintah Provinsi. Dalam sidang paripurna DPRD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menyampaikan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut Jufri, pemerintah merancang pembangunan pertanian dan perikanan tidak lagi sekadar berbasis produksi hulu, melainkan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, dan teknologi tepat guna. Jawaban ini sekaligus merespons sorotan dari Fraksi NasDem dan Fraksi Partai Golkar.
“Pembangunan sektor pertanian dan perikanan diarahkan pada hilirisasi, efisiensi rantai pasok, serta penggunaan teknologi tepat guna,”* ujar Jufri dalam sidang, Senin (13/10).
Selain sektor pangan, perhatian juga tertuju pada kebutuhan energi bersih. Tuntutan aspiratif dari parlemen soal keberlanjutan dan daya saing dijawab melalui komitmen pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Selain itu, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan menjadi langkah nyata menuju Sulawesi Selatan yang tangguh, hijau, dan berdaya saing sebagaimana yang dipertanyakan pula oleh Fraksi Partai Golongan Karya,” tegasnya.
Pemerintah mengapresiasi pandangan tersebut sebagai pendorong percepatan transformasi di sektor pertanian. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani.
“Olehnya itu, kami menyambut baik dorongan anggota dewan yang terhormat. Pemerintah provinsi telah mendorong adopsi teknologi tepat guna pada sektor pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian modern kepada kelompok tani,” sambung Jufri.
Teknologi pertanian ini diharapkan menjadi solusi terhadap sejumlah kendala petani, termasuk produksi yang lambat dan biaya operasional yang tinggi.
“Penggunaan Alsintan tepat guna ini dapat mempercepat proses produksi, mengurangi kehilangan hasil (losses), dan menekan biaya operasional petani,” jelasnya.
Sementara di sektor perikanan, Pemprov Sulsel menyatakan telah mengambil langkah dari sisi infrastruktur dan sistem logistik. Pemerintah juga menekankan pentingnya penanganan komoditas dari hulu hingga hilir agar hasil tangkapan bernilai tambah lebih tinggi.
“Begitu pula pada sektor perikanan, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah provinsi telah melakukan revitalisasi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku, Pengujian dan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, bantuan sarana pengolahan dan pemasaran serta pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir,”pungkasnya.
