Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ahmad Yani, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ahmad Yani, menilai DPRD Makassar selama ini masih terjebak aktivitas seremonial sehingga lambat membaca isu-isu riil yang berkembang di tengah masyarakat.
“Dari data yang muncul, hampir semuanya bersifat seremonial. Isu yang sebenarnya dihadapi warga justru tidak kelihatan,” ujar Andi Ahmad Yani, saat menjadi Keynote speaker dalam Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar digelar di Hotel Aston Makassar, Rabu (24/12)
Menurutnya, realitas persoalan masyarakat Makassar lebih banyak tercermin di media sosial, bukan di media online arus utama. Warga, khususnya anak muda, cenderung mengekspresikan kegelisahan dan perasaannya melalui berbagai akun media sosial.
“Masyarakat lebih banyak mengunggah perasaan dan kegalauannya di media sosial. Anak muda bahkan punya second account dan third account. Itu menunjukkan ada persoalan yang disembunyikan di ruang publik formal,” katanya.
“Setiap akun yang mereka milik tentu tidak dibuat begitu saja tetapi memiliki fungsi berbeda-beda, misalnya lagi ini bicara yang baik mereka akan pakai akun asli, mau yang galau akan gunakan yang berbeda, begitu juga kalau mau kritik bisa pakai akun anonim, jadi DPRD perlu antisipasi hal tersebut,” tambahnya.
Ia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan bacaan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi. Namun yang terjadi, isu-isu tersebut belum terkonversi menjadi kebijakan.
“Perlu dilihat mana isu yang paling banyak direspons masyarakat di media sosial, lalu dibandingkan dengan isu mana yang benar-benar direspons DPRD dalam bentuk kebijakan, jadi tidak hanya sekedar melihat tetapi menjadi sesuatu dari apa yang ada,” tegasnya.
Andi Ahmad Yani juga mengkritik kecenderungan kebijakan yang reaktif dan berbasis viral. Ia menekankan pentingnya DPRD Makassar mengedepankan kebijakan berbasis data dan sains.
“Kebijakan berbasis viral hanya menyelesaikan permukaan. Akar masalahnya tidak disentuh, artinya gini jangan yang viral-viral saja ditanggal tetapi lihat urgent dari isu yang ada,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan banjir di Makassar yang kerap ditangani secara tambal sulam. “Kalau hanya bangun drainase, itu belum tentu menyelesaikan masalah. Akar persoalannya bisa perilaku warga atau konversi lahan,” kata Andi.
Ia juga mendorong DPRD Makassar lebih transparan dalam mengelola kanal aduan publik. Data dari aplikasi pengaduan seperti melalui digital, menurutnya, harus dipublikasikan agar masyarakat mengetahui sejauh mana aspirasi mereka direspons.
“Kalau ada aduan masuk tapi tidak jelas berapa yang direspons, itu masalah. DPRD seharusnya menjadi opinion maker, bukan opinion follower, sekarang kan di DPRD Makassar kan belum ada yang begitu, misalnya seperti lontara+ yang menerima aduan, kalau DPRD warga mau kemana?, kan tidak ada, ini juga sangat perlu,” pungkasnya.
