Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Kulonprogo Diminta Segera Diimplementasikan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Peraturan Daerah (Perda) No.12/2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diminta Forum Koordinasi Pondok Pesantren segera diimplementasikan. Permintaan itu dibersamai Kemenag kepada DPRD Kulonprogo pada Senin (4/11/2024) kemarin.

Audiensi antara para pengasuh pondok pesantren di Bumi Binangun dan Kemenag Kulonprogo dengan para anggota dewan itu menyampaikan pentingnya implementasi aturan tersebut. Total pondok pesantren sendiri terdapat sekitar 70 yang memiliki berbagai tipologi.

Kepala Kemenag Kulonprogo, Wahib Jamil menjelaskan pada Selasa (5/11/2024) bahwa audiensi itu berjalan lancar dan aspirasi yang disampaikan tersebut akan ditindaklanjuti. "Pesantren memerlukan dukungan operasional dan fasilitas lainnya. Kami berharap audiensi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama dan memberikan solusi konkret dalam mendukung perkembangan dan pemberdayaan pondok-pondok tersebut," jelasnya.

Wahib menerangkan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki sejumlah aturan yang dalam audiensi itu juga dibahas bersama. "Sebagai bagian dari meningkatkan pendidikan dan pembangunan manusia kami harap dapat bersinergi bersama dengan adanya aturan itu juga," terangnya.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin mengapresiasi aspirasi para pengasuh pondok pesantren tersebut. “Penting dukungan semua pihak untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Terutama terkait dengan pengembangan pendidikan keagamaan agar lebih maju, sejahtera, dan berdaya. Juga terkait pengawasan terhadap minuman keras untuk ditingkatkan,” katanya.

Hasil audiensi itu, jelas Aris, DPRD akan berkoordinasi dengan Pemkab Kulonprogo terkait langkah konkrit implementasi aturan tersebut. "Kami juga menerbitkan  surat rekomendasi dari DPRD kepada Bupati Kulonprogo terpilih nantinya untuk dapat menindaklanjuti dengan melakukan berbagai hal dan rencana aksi daerah dengan berbagai dinas terkait,” paparnya.