PKBI Sulawesi Selatan saat Audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Dok: Nursinta, KabarMakassar).KabarMakassar.com — Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk membangun skema pendanaan berkelanjutan melalui mekanisme kontrak sosial berbasis Swakelola Tipe III.
Direktur PKBI Sulsel, Andi Iskandar Harun, menjelaskan bahwa mekanisme ini menjadi solusi konkret agar layanan dan pendampingan bagi kelompok berisiko tidak berhenti hanya karena berkurangnya dana donor internasional.
“Swakelola Tipe III memungkinkan pemerintah daerah bekerja sama langsung dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kompetensi di lapangan. Ini bukan hibah, tapi kemitraan resmi dengan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang jelas,” ujarnya saat Audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Minggu (03/11).
Menurut Iskandar, selama ini peran organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti LSM dan community-based organization (CBO) sangat krusial dalam menjangkau populasi kunci yang paling berisiko, termasuk pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), waria, dan pengguna narkoba suntik. Namun, keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya bantuan donor membuat banyak layanan rawan terhenti.
Untuk itu, PKBI Sulsel mengusulkan agar Pemerintah Kota Makassar mengadopsi mekanisme pendanaan domestik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Skema ini memungkinkan kolaborasi yang lebih strategis antara pemerintah dan OMS dengan hasil yang dapat diukur.
Sebagai Sub-Sub Recipient (SSR) CSS-HR untuk Distrik Makassar, PKBI Sulsel kini aktif membangun komitmen bersama antara Pemkot Makassar dan lembaga mitra agar mekanisme kontrak sosial tersebut bisa diintegrasikan dalam perencanaan dan alokasi anggaran perangkat daerah tahun 2025.
“Kami berharap dukungan kebijakan dari Wali Kota Makassar agar skema ini bisa dijalankan secara formal. Ini akan menjadi model kolaborasi efektif antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS,” kata Iskandar.
Makassar sendiri tercatat sebagai salah satu kota dengan jumlah kasus HIV-AIDS tertinggi di kawasan Indonesia Timur. Meski berbagai program Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) telah berjalan baik, jangkauan terhadap populasi kunci dinilai masih belum maksimal tanpa dukungan OMS.
Melalui pendekatan kolaboratif dan penerapan kontrak sosial, PKBI Sulsel optimistis Makassar dapat memperkuat ketahanan program kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target ‘Three Zeroes’ pada tahun 2030 nol infeksi baru, nol kematian akibat AIDS, dan nol stigma serta diskriminasi.
