Ilustrasi PSEL (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah agar benar-benar serius dalam merealisasikan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ia menilai kebijakan ini berpotensi menjadi solusi besar terhadap krisis sampah nasional, tetapi hanya jika dijalankan dengan komitmen kuat dan dukungan nyata dari pusat ke daerah.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX itu, program PSEL harus dipandang sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan lingkungan hidup dan energi terbarukan, bukan proyek pencitraan atau seremoni semata.
“Kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, PSEL bisa menjadi jawaban jangka panjang atas persoalan sampah yang menumpuk di kota-kota besar. Tapi kalau hanya sebatas peresmian tanpa tindak lanjut, itu hanya menambah daftar proyek macet,” tegas Ateng dalam keterangannya, Minggu (12/10).
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menetapkan sepuluh wilayah prioritas sebagai lokasi pembangunan PSEL, termasuk DKI Jakarta, Bali, DIY, Bekasi, Bogor Raya, Tangerang, Semarang Raya, dan Medan. Selain itu, beberapa daerah di Jawa Barat seperti Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, dan Garut juga masuk dalam daftar prioritas.
Namun, Ateng mengingatkan agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tanpa dukungan konkret dari pusat. Ia menilai beban yang diberikan kepada daerah cukup berat, mengingat setiap wilayah diminta menyiapkan lahan minimal lima hektare dan menjamin pasokan 1.000 ton sampah per hari agar fasilitas PSEL bisa beroperasi optimal.
“Itu bukan hal kecil. Pemerintah pusat harus turun tangan dalam hal pendanaan, teknologi, dan pendampingan teknis. Jangan hanya memerintah daerah bekerja, tapi tidak memberi sokongan sumber daya,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Ateng juga menekankan pentingnya transparansi anggaran dan akuntabilitas dalam proses pembangunan PSEL. Ia menyoroti sejumlah kasus di mana proyek serupa gagal berjalan akibat tumpang tindih perizinan, lemahnya koordinasi antarlembaga, hingga tidak sesuainya teknologi dengan kondisi lapangan.
“Proyek sebesar ini tidak boleh dikelola secara setengah hati. Pemerintah harus memastikan aspek legal, teknis, dan administratif tuntas sejak awal agar tidak ada proyek yang mangkrak di tengah jalan,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan PSEL tidak hanya penting untuk mengurangi volume sampah di perkotaan, tetapi juga menjadi langkah nyata menuju kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan.
“Kalau dikelola dengan baik, PSEL bisa menciptakan manfaat ganda lingkungan yang lebih bersih dan energi yang berkelanjutan. Tapi semua itu hanya bisa terwujud kalau ada komitmen lintas sektor, bukan hanya seremonial,” tutup Ateng.
