Kapolda Sulsel beserta jajaran dalam meninjau SPPG di YKB (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro meninjau kualitas makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkara Polda Sulsel, serta menurunkan tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) untuk mengantisipasi keracunan pada makanan yang dikonsumsi para siswa.
“Alhamdulillah SPPG yang dilaksanakan Polri sampai saat ini kita tetap menjaga. Kami mengedepankan ataupun mendukung SPPG ini dengan keberadaan Biddokes,” kata Djuhandhani saat meresmikan operasional SPPG YKB Polda Sulsel, Rabu (12/11).
Ia menjelaskan bahwa tim dari Biddokes nantinya akan menguji bahan untuk pembuatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kata Djuhandhani pihaknya sempat menemukan adanya bahan yang tidak layak konsumsi, yakni bakso yang mengandung formalin.
“Memang tadi sudah dilaporkan, ada yang bukan beracun, tapi tidak sesuai dengan standar kesehatan. Seperti kami contohkan ada saat itu bakso yang ternyata ada formalinya,” ungkapnya.
Akibat temuan tersebut, kata dia pembuatan menu MBG langsung diganti. Ia juga telah memerintahkan Irwasda Polda Sulsel untuk memutus kontrak rekanan yang menyuplai bakso berformalin tersebut.
“Kita juga harus tegas. Tadi dilaporin Pak Irwasda, rekanan yang berkaitan dengan itu langsung kita putuskan dan kita mencari rekanan yang memang benar-benar menjaga kesehatan,” sebutnya.
Tak hanya menurunkan tim Bidokkes dalam antisipasi keracunan menu MBG, ia juga memerintahkan Direktur Sabhara Polda Sulsel untuk mengawal pengiriman MBG ke sekolah. Selain itu, dirinya juga memerintahkan Bhabinkamtibmas untuk turut mengawasi program MBG.
“Mereka nanti dengan kekuatan Sabhara yang ada atau Bhabimkatibmas yang ada, mereka dikawal. Dari berangkat keluar dari SPPG sampai ke sekolah yang diyakinkan bahwa tempat itu adalah aman. Sehingga ini untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tadi disampaikan, adanya keracunan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Djuhandhani mengungkapkan Polda Sulsel menargetkan ada 27 SPPG yang tersebar di Sulsel. Meski demikian, saat ini baru satu SPPG yang sudah beroperasional.
“Dari yang 26 SPPG ini, kami akan melaksanakan upaya-upaya percepatan agar bisa terealisasi dan bisa segera operasi. Tentu saja ini melalui manajemen yang ada kita akan terus berkoordinasi dengan BGN, kemudian dengan rekanan ataupun dengan pemerintah daerah sehingga ini bisa terlaksana,” ucapnya.
Meski demikian, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi atas pengelolaan SPPG yang dinilainya sudah berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan.
“Setelah melihat secara langsung prosesnya, kami cukup yakin bahwa SPPG ini bisa menjadi percontohan. Dari sisi kualitas, kebersihan, kesehatan, hingga standar gizi sudah layak dan memenuhi syarat,” ujar Kapolda.
Ia menambahkan, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya membangun generasi muda Indonesia yang cerdas dan sehat. “Kita semua berharap anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan dapat berkontribusi membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa Polda Sulsel terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPPG. Salah satunya dengan menjalin kerja sama bersama pemerintah daerah, Badan Gizi, serta berkoordinasi dengan Mabes Polri.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi makanan kepada anak-anak sekolah. Setiap menu makanan diuji terlebih dahulu oleh anggota Biddokkes Polda Sulsel sebelum dikirimkan ke sekolah.
“Saya pastikan makanan yang sampai ke anak-anak sekolah dalam kondisi sehat. Proses distribusinya juga diawasi oleh anggota untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.
