Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh serta perbaikan terhadap seluruh pondok pesantren (ponpes) resmi di Indonesia.
Instruksi ini muncul sebagai respon atas tragedi yang menimpa ambruknya gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran Sidoarjo, yang kembali menyoroti pentingnya aspek keamanan dan kelayakan sarana pendidikan keagamaan di tanah air.
Langkah Presiden Prabowo itu disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq.
Ia menilai, penunjukan langsung Gus Muhaimin sebagai koordinator utama dalam penataan pesantren adalah bentuk kepercayaan sekaligus bukti keseriusan negara terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan.
“Kami mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Gus Muhaimin. Keputusan ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan pondok pesantren menjadi tempat yang aman, nyaman, dan layak bagi para santri,” ujar Kiai Maman Imanul Haq, Selasa (07/10).
Menurut Kiai Maman, pendataan kondisi fisik dan kelayakan infrastruktur pesantren menjadi hal mendesak agar pemerintah dapat mengetahui secara akurat jumlah dan kondisi pesantren yang beroperasi saat ini.
Ia menekankan, langkah ini bukan hanya bersifat reaktif atas tragedi yang terjadi, tetapi juga bagian dari mitigasi jangka panjang untuk memastikan seluruh pesantren memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pendidikan.
“Pendataan ini penting untuk memastikan seluruh pesantren memiliki infrastruktur yang aman bagi para santri. Kita tidak ingin ada lagi kejadian serupa yang menelan korban jiwa hanya karena kelalaian fasilitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kiai Maman meyakini Gus Muhaimin akan menjalankan amanah tersebut dengan pendekatan kolaboratif dan strategis. Sebagai Menko, kata dia, Gus Muhaimin akan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan lembaga pendidikan Islam lainnya.
“Kami percaya Gus Muhaimin akan bekerja secara terukur dan kolaboratif. Beliau sudah terbukti mampu menyelesaikan program besar seperti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang selama ini menjadi solusi dari kisruh data bansos,” lanjutnya.
Politikus PKB itu menambahkan, pendataan dan perbaikan ponpes juga akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis data untuk peningkatan fasilitas pendidikan Islam di seluruh daerah, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang selama ini kurang terjangkau.
Selain memastikan aspek fisik, program tersebut juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pesantren melalui dukungan administratif, pelatihan manajemen pendidikan, dan penguatan jaringan kerja sama antarpondok pesantren.
“Kami berharap seluruh pihak mendukung langkah ini, tanpa ada yang menghambat proses identifikasi dan perbaikan ponpes. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal keselamatan dan masa depan jutaan santri di Indonesia,” tutup Kiai Maman.
