Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia perlu memahami kembali arah dan makna sejati dari tata kelola manajemen ASN.
Ia mengingatkan bahwa sistem kepegawaian tidak boleh hanya berjalan efektif secara administratif, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh ASN.
“Apakah kita di BKN sudah berjalan di jalur yang benar dalam manajemen ASN? Kalau ragu, berhenti. Sebab semakin jauh kita melangkah dalam kesalahan, biaya untuk kembali akan jauh lebih besar,” ujar Prof. Zudan dalam keterangannya, (10/10).
Menurutnya, ada tiga fokus besar yang harus menjadi pegangan ke depan dalam penguatan manajemen ASN, yakni penguatan sistem merit, percepatan digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan. Ketiganya, kata dia, merupakan fondasi untuk menciptakan ekosistem ASN yang dinamis, adil, dan bermutu.
“Sebagai desainer kebijakan, kita harus berani membedah kebijakan sendiri. Kumpulkan masalahnya, tawarkan alternatif solusi, kemudian tetapkan norma yang jelas. Contohnya dalam sistem remunerasi, selama ini banyak ASN merasa belum mendapat keadilan. Karya berbeda, tapi pendapatan sama. Ini yang harus kita ubah,” tegasnya.
Prof. Zudan menilai bahwa beberapa pemerintah daerah sudah mulai berani menerapkan tunjangan kinerja berbasis capaian, bukan hanya jabatan. Ia menilai langkah ini bisa menjadi model ideal untuk menciptakan mobilitas talenta yang sehat dan menghapus praktik keseragaman yang tidak produktif.
Lebih jauh, Prof. Zudan juga mengingatkan agar jajaran BKN, terutama para Kepala Kantor Regional (Kanreg) di seluruh Indonesia, tidak terjebak dalam pola pikir yang kaku dan birokratis.
“Kepala daerah harus keluar dari kungkungan, pelaksana kebijakan teknis juga perlu lebih kreatif. Kita harus mampu melihat masalah dari banyak perspektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam setiap pengambilan kebijakan, hal utama yang perlu menjadi tolok ukur adalah apakah kebijakan tersebut membahagiakan ASN atau justru menyusahkan mereka.
“Kita ini bukan hanya pembuat aturan, tapi pengelola manusia. Maka yang kita pikirkan harus juga menyentuh hati,” tambahnya.
Prof. Zudan kemudian mengajak seluruh ASN untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas, kasih sayang, dan kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan kebijakan. Ia menekankan bahwa keberhasilan manajemen ASN tidak hanya diukur dari kepastian hukum atau sistem yang rapi, tetapi juga dari tingkat kebahagiaan dan rasa keadilan yang dirasakan ASN di seluruh Indonesia.
“Manajemen ASN yang baik bukan hanya membuat sistem berjalan lancar, tapi membuat manusia di dalamnya merasa dihargai dan bahagia,” Pungkasnya.
