Puluhan Pendemo Dalam Kantor Bupati Gowa Dihadang Satpol PPKabarMakassar.com — Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Forum Peduli Pedagang Kaki Lima (FPPKL) Gowamenggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Gowa dan Gedung DPRD Kabupaten Gowa, Kamis (15/1). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli) dalam rencana pelaksanaan Ramadhan Fair.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WITA di depan Kantor Bupati Gowa, Jalan Masjid Raya, Sungguminasa, sempat diwarnai ketegangan. Para pedagang melakukan orasi secara bergantian sambil membakar ban bekas, yang mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun kru KabarMakassar.com, unjuk rasa ini berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Ramadhan Fair yang setiap tahun digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Syech Yusuf dan Taman Sultan Hasanuddin. Kedua lokasi tersebut merupakan fasilitas umum (fasum) yang dibangun menggunakan anggaran miliaran rupiah dan kerap menjadi pusat aktivitas masyarakat selama bulan suci Ramadhan.
Namun, pengelolaan Ramadhan Fair diduga memungut biaya sewa lapak kepada pedagang kaki lima dengan nominal mencapai Rp 7 juta per lapak, sehingga memicu keresahan di kalangan pedagang kecil.
“Setiap tahun kami pedagang kaki lima selalu menjadi sasaran pemerasan dan pungutan liar. Biaya sewa lapak berkisar antara Rp 3,5 juta hingga Rp 7 juta, padahal lokasi tersebut adalah fasilitas umum yang seharusnya berpihak kepada pedagang kecil,” ujar Fahim, Koordinator Lapangan aksi, saat dikonfirmasi di depan Kantor Bupati Gowa.
Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan berupaya menghalau massa agar tidak melakukan konsentrasi di badan jalan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara pedagang dan aparat saat massa mencoba mendekati halaman kantor bupati. Aparat gabungan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga menghalangi massa yang berusaha masuk ke area kantor.
Karena tidak kunjung ditemui oleh Bupati Gowa maupun pejabat terkait, ratusan pedagang kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Gowa yang berjarak sekitar 300 meter dari kantor bupati. Namun, di lokasi tersebut para pengunjuk rasa kembali tidak mendapat respons dari anggota dewan.
Situasi kembali memanas ketika massa melakukan penyisiran di sekitar gedung DPRD, hingga kericuhan antara pedagang dan aparat gabungan tidak terhindarkan. Beberapa pedagang terlibat adu fisik dengan petugas sebelum akhirnya berhasil diredam.
“Di Kantor Bupati tidak ada yang mau menemui kami, dan di sini di Kantor DPRD juga tidak ada anggota dewan yang mau menemui kami,” ujar Daeng Mangung, salah seorang pedagang yang ikut dalam aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa akhirnya mereda setelah dua anggota DPRD Kabupaten Gowa menemui para pedagang dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). DPRD juga berjanji akan memanggil seluruh instansi pemerintah yang terlibat dalam rencana pelaksanaan Ramadhan Fair.
“Aspirasi para pedagang kaki lima pasti kami tindak lanjuti. Dalam waktu dekat kami akan mengundang seluruh pihak terkait untuk digelar RDP,” kata Arsyad, salah seorang anggota DPRD Gowa.
Setelah mendapatkan janji tersebut, ratusan pedagang kaki lima membubarkan diri secara tertib. Meski demikian, mereka menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
