Logo PSI (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Dewan Pimpinan Wilayah (PSI) Sulawesi Selatan memberi sinyal akan adanya kepala daerah yang merapat ke partai tersebut menjelang pelaksanaan rapat kerja nasional (Rakernas) di Makassar.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya PSI memperkuat posisi politiknya di daerah pasca-Pilkada.
Merespon sinyal tersebut, Pengamat politik Asratillah menilai langkah tersebut cukup realistis di tengah situasi politik lokal yang masih cair. Menurutnya, banyak kepala daerah saat ini cenderung bersikap pragmatis dan mencari partai yang mampu memberi ruang gerak lebih luas.
“Situasi pasca-Pilkada membuat kepala daerah berada pada fase mencari kepastian politik. Mereka membutuhkan partai yang fleksibel, adaptif, dan membuka akses ke panggung nasional. Dalam konteks ini, PSI memiliki daya tarik tersendiri,” kata Asratillah, Sabtu (17/01).
Ia menjelaskan, karakter PSI yang relatif longgar secara struktur, minim friksi internal, serta memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan pusat menjadi faktor pendorong bagi kepala daerah untuk mempertimbangkan bergabung.
“Bagi sebagian kepala daerah, PSI menawarkan peluang peran strategis yang tidak mudah diperoleh di partai besar karena struktur yang sudah penuh dan hierarkis,” ujarnya.
Dari sudut pandang partai, masuknya kepala daerah dinilai dapat menjadi pengungkit percepatan konsolidasi PSI di Sulsel. Kepala daerah membawa modal elektoral, jaringan birokrasi, serta pengalaman mengelola pemerintahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat struktur partai.
“Kehadiran kepala daerah bisa mempercepat penguatan PSI hingga ke tingkat bawah sekaligus meningkatkan posisi tawar partai dalam konfigurasi politik lokal,” ungkap Asratillah.
Ia menambahkan, keberadaan figur kepala daerah juga memberi nilai tambah secara simbolik bagi PSI yang selama ini kerap dilekatkan dengan citra partai perkotaan.
“Ini menjadi penegasan bahwa PSI bukan hanya kuat di tataran wacana, tetapi juga memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan,” katanya.
Meski demikian, Asratillah mengingatkan agar PSI tidak abai terhadap potensi risiko. Dominasi figur kepala daerah dikhawatirkan dapat mengubah karakter PSI menjadi partai yang terlalu bergantung pada tokoh.
“Jika tidak dikelola dengan mekanisme internal yang kuat, kepala daerah bisa menjadi kekuatan yang lebih dominan dari struktur kader. Ini membuka ruang konflik kepentingan dan masuknya praktik politik lama,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menilai keputusan bergabung dengan PSI juga mengandung risiko bagi kepala daerah. Basis elektoral PSI di Sulsel dinilai belum sekuat partai-partai mapan, sehingga perpindahan kendaraan politik bisa berdampak pada stabilitas dukungan jangka panjang.
“Ketika PSI tidak mampu menumbuhkan suara dan struktur secara signifikan, kepala daerah justru berisiko kehilangan basis politik yang sebelumnya sudah terbentuk,” jelasnya.
Asratillah menekankan pentingnya membangun relasi politik yang berbasis kesamaan visi dan pembagian peran yang jelas, bukan sekadar transaksi elektoral.
“Jika kolaborasi PSI dan kepala daerah dibangun atas visi bersama, itu bisa saling menguatkan. Namun jika hanya bersifat taktis jangka pendek, momentumnya akan cepat habis,” pungkasnya.
