Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas kembali ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau biasa disapa Appi, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10).
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, dan dihadiri oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan ini menjadi forum penting memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Munafri atau yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan dan tata kelola menjadi kunci utama membangun pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
“Ini sangat penting sebagai penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Kegiatan seperti ini menjadi momentum memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Appi.
Ia menjelaskan, kegiatan rakor bersama KPK ini memberikan pencerahan mendalam bagi para kepala daerah tentang pentingnya sistem yang jelas dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, banyak hal yang sering terlewat dalam praktik birokrasi, namun dijabarkan secara detail oleh pimpinan KPK sebagai pedoman yang harus diperhatikan oleh seluruh aparatur.
“Kami para kepala daerah mendapatkan pencerahan karena banyak hal yang sebelumnya tidak kami ketahui. Penguatan yang diberikan pimpinan KPK sangat detail dan memberi gambaran bahwa tata pemerintahan memiliki rambu-rambu yang jelas di dalamnya,” katanya.
Appi juga mengusulkan agar kegiatan serupa bisa menjadi agenda rutin di setiap wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itu penting, kata dia, agar aparatur pemerintah terus diingatkan untuk menjauh dari perilaku koruptif, sekaligus memperbarui pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara kontinu, terjadwal, agar seluruh unsur pemerintahan dari atas hingga ke tingkat paling bawah tetap diingatkan tentang bahaya korupsi,” terangnya.
Lebih jauh, Appi menegaskan bahwa berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan kerap muncul akibat kelalaian dan kurangnya konsentrasi aparatur dalam mengelola anggaran publik. Ia mengingatkan, integritas harus menjadi nilai dasar setiap penyelenggara negara.
“Persoalan bisa muncul kalau kita lalai, tidak fokus, atau bahkan bermain-main dengan anggaran pemerintah. Ini harus jadi perhatian serius. Integritas adalah fondasi agar sistem pemerintahan bisa berjalan lancar dan adil,” tegasnya.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, momentum ini menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
“Kami ingin memastikan Makassar menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal integritas dan tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Menurutnya, korupsi masih menjadi ancaman serius dalam memperlambat pembangunan di daerah, dan hanya bisa diatasi jika seluruh unsur pemerintahan memiliki kesadaran yang sama untuk menolak praktik tersebut.
“Korupsi menghambat pembangunan daerah. Karena itu, membangun pemerintahan yang bersih dan transparan atau good governance adalah langkah awal yang harus dilakukan,” jelas Johanis.
Ia menuturkan, KPK terus mendorong kolaborasi proaktif antara lembaga antirasuah dan pemerintah daerah. Pendekatannya bukan semata pada penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan penguatan sistem pencegahan agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari strategi pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan dini seperti ini sangat penting,” ujarnya.
Johanis juga menjelaskan bahwa KPK memiliki mandat kuat dari undang-undang untuk melaksanakan pemberantasan korupsi secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga penindakan. Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan pentingnya membangun budaya antikorupsi sejak usia dini.
“Kami melaksanakan pendidikan antikorupsi mulai dari PAUD hingga lembaga pemerintahan, bahkan kepada istri pejabat penyelenggara negara. Semua pihak perlu memahami nilai-nilai integritas,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, KPK berharap kerja sama dengan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan semakin erat, sehingga sistem pengawasan dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
