Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dok. IstKabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menanggapi sorotan pemerintah pusat terkait masih mengendapnya dana milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di perbankan dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun.
Ia mengakui kondisi tersebut terjadi akibat sejumlah faktor, termasuk masa transisi pemerintahan, kebijakan efisiensi, serta perubahan sistem pengadaan barang dan jasa.
Appi menjelaskan, sejak awal pihaknya telah berupaya memaksimalkan realisasi anggaran melalui percepatan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Namun, sejumlah kendala administratif membuat penyerapan belum optimal di semester pertama tahun anggaran 2025.
“Ada beberapa hal yang memengaruhi itu sehingga anggaran ini tidak keluar maksimal. Kemarin kan ada transisi, efisiensi, dan beberapa sistem yang berubah di pengadaan barang dan jasa,” ujar Appi, Jumat (24/10).
Ia merujuk pada perubahan struktur dan mekanisme pemerintahan yang terjadi tahun ini, termasuk pergantian wali kota dan wakil wali kota, yang ikut berdampak pada percepatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat juga mengharuskan daerah menyesuaikan rencana kegiatan dan belanja.
Menurutnya, pelaksanaan sejumlah proyek baru berjalan maksimal setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) disahkan. Meski begitu, ia memastikan saat ini serapan mulai meningkat seiring OPD membayar kegiatan yang telah berjalan.
“Sekarang ini sudah mulai bayar. Kita targetkan serapan Makassar Insyaallah bisa tembus 90 persen sampai akhir tahun. Saya memaksa OPD untuk menggenjot realisasi anggarannya tiap hari,” tegasnya.
Appi menegaskan, dana pemerintah tidak boleh terlalu lama mengendap di bank karena berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, uang daerah harus segera turun ke lapangan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat luas.
“Memang tidak boleh mengendap, bikin apa uang kalau mengendap, harus jalan. Kalau uang ini turun ke masyarakat, otomatis perputaran ekonomi pasti ikut jalan. Ini yang kami dorong supaya uang cepat keluar dan terserap,” Pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 mengungkap, masih ada sekitar 15 pemerintah daerah dengan saldo kas besar yang mengendap di perbankan. Makassar menjadi salah satu yang disoroti karena realisasi belanja baru berkisar 50 persen hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan.
Kementerian Keuangan mendorong seluruh pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan realisasi dinilai penting terutama menjelang akhir tahun, di mana aktivitas ekonomi masyarakat meningkat dan membutuhkan dukungan belanja pemerintah.
Dengan target serapan 90 persen hingga akhir Desember, Pemkot Makassar kini berpacu dengan waktu untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan, bantuan sosial, serta proyek layanan publik dapat terselesaikan sesuai jadwal.
