Suasana Pasar Butung Kota Makassar Provinsi Sulsel, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Calon Direksi Perumda Parkir Makassar Raya, Saharuddin Said, menyoroti maraknya praktik parkir liar dan perilaku premanisme yang merusak citra Kota Makassar.
Ia menceritakan pengalaman pribadi yang diminta membayar 20 ribu di pasar Butung Makassar. Hal ini menjadi menggambarkan betapa seriusnya persoalan tersebut di lapangan.
“Ini adalah gambaran di kepala saya supaya kita di Makassar tidak terus diganggu oleh tukang parkir yang semena-mena. Saya pernah di Pasar Butung, cuma beli songkok/peci, tapi disuruh bayar parkir Rp20 ribu. Saya kaget, Pak. Bukan soal uangnya, tapi waktunya tidak sampai lima menit,” ungkap Saharuddin saat menjadi pemateri Sosper Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, di hotel Almadera, Minggu (05/10).
Ia mengaku sempat berdebat dengan juru parkir yang mematok tarif di luar kewajaran. Baginya, kejadian tersebut bukan hanya perkara kecil, tetapi menunjukkan bahwa premanisme di sektor parkir sudah sangat brutal dan merusak wajah pelayanan publik di Makassar.
“Kalau tidak dikasih, marah. Dikasih, akan begitu terus dan menjadi kebiasaan buruk. Saya paling miris kalau orang luar datang ke Makassar dan membicarakan ketidaksopanan atau kurangnya keramahan,” lanjutnya.
Saharuddin menilai, perilaku parkir liar tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga berdampak pada reputasi kota. Ia bahkan mengenang pengalaman saat menempuh pendidikan di Bandung, di mana teman-temannya sering mempertanyakan kenyamanan hidup di Makassar.
“Teman-teman saya bilang, ‘Kamu di Makassar hidupnya nyaman nggak sih? Orang Makassar nggak ramah, ya?’ Ini preseden buruk bagi kita. Padahal kita bisa kok tampil lebih sopan, tertib, dan bersahabat,” ucapnya.
Dalam visi dan rencananya bila terpilih sebagai Direksi Perumda Parkir Makassar Raya, Saharuddin menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sistem parkir yang adil, transparan, dan pro-masyarakat. Ia menyebut akan membangun mekanisme insentif yang mampu memotivasi petugas lapangan bekerja dengan profesional tanpa harus mengandalkan praktik pungutan liar.
“Saya akan kasih bonus lebih besar daripada gaji untuk meningkatkan kinerja petugas. Karena orang Makassar, maaf, kalau tidak ada cuan, mereka tidak jalan. Tapi saya ingin cuan itu diperoleh dari sistem yang benar, bukan dari pungutan semaunya,” tegasnya.
Saharuddin juga menyiapkan program khusus bagi warga ber-KTP Makassar. Nantinya, setiap warga kota hanya akan membayar Rp2.000 perhari untuk parkir di seluruh wilayah Makassar, selama sistem yang diusulkan itu bisa diterapkan secara digital dan terintegrasi.
“Kalau punya KTP dan KK Makassar, cukup bayar Rp2.000 di mana pun dia parkir. Saya ingin masyarakat merasa dilayani, bukan dipalak. Inilah cara kita menghapus stigma bahwa parkir di Makassar itu mahal dan penuh premanisme,” jelasnya.
Menurutnya, pembenahan sistem parkir bukan hanya urusan teknis pendapatan daerah, tetapi juga soal citra dan kenyamanan kota. Dengan sistem yang tertata, kata dia, Makassar bisa menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan wisatawan terhadap keamanan serta keramahan warganya.
“Kalau sistemnya jalan dan masyarakat dilayani dengan baik, otomatis pendapatan meningkat, kepercayaan pulih, dan citra Makassar ikut membaik. Itu target saya,” pungkas Saharuddin.
