Sahruddin Said (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Reformasi sistem parkir di Kota Makassar terus dilakukan. Salah satu calon direksi Perumda Parkir Makassar Raya, Sahruddin Said, menyampaikan rencana besar yang akan ia jalankan bila resmi dilantik.
Fokus utamanya, meningkatkan kesejahteraan juru parkir (jukir) melalui sistem gaji tetap dan bonus berbasis kinerja.
Menurut Sahruddin, langkah ini merupakan upaya untuk menghapus praktik setoran yang selama ini membebani para jukir. Ia ingin membangun sistem baru yang transparan, adil, dan memotivasi jukir agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tidak ada lagi setoran-setoran,” tegas Sahruddin saat menjadi pemateri di Sosialisasi Perda (Sosper) di Hotel Almadera, Minggu (05/10).
“Gajinya saya sediakan Rp1.800.000 gaji pokok dan Rp2.000.000 bonus. Kenapa bonusnya lebih besar? Karena ini bentuk support supaya mereka semangat berbuat baik.” tambahnya.
Ia menjelaskan, bonus Rp2 juta itu tidak diberikan secara otomatis. Melainkan akan cair jika jukir memperoleh penilaian bintang lima dari pengguna parkir. Skema ini, kata dia, mendorong perubahan perilaku di lapangan agar jukir tidak lagi dipandang sebagai sumber masalah, tetapi bagian dari pelayanan publik yang profesional.
“Kalau mau banyak didapat, ya silakan berbuat baik. Keluarkan motornya orang dengan sopan, bantu parkir dengan ramah. Itu nanti jadi penilaian untuk bonusnya,” ujar Sahruddin.
“Saya kasih tinggi bonusnya daripada gajinya supaya mereka punya motivasi dan merasa dihargai.”
Selain menggaji jukir, Kata Sahruddin, PD parkir saat ini tengah menggodok sistem baru untuk pembayaran parkir di Kota Makassar.
Menawarkan opsi kepada masyarakat, sistem parkir bulanan dengan tarif flat yang berlaku di seluruh wilayah kota kecuali Mal dan Hotel.
“Bayar Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil, itu bisa parkir di mana saja seharian penuh tidak ada batas jam, kecuali mall atau hotel,” jelasnya.
Sistem Rp2.000 per hari dianggap lebih praktis dan ekonomis. Sehingga ide keanggotaan parkir bulanan yang berbasis digital memang perlu digodok secara serius.
“Kalau kita sudah jadi member, tinggal scan barcode yang dikasih jukir. Bayarnya sebulan sekali, 27 hari bayar, pakainya 1 bulan. Jadi lebih hemat, lebih tertib, dan tidak ribut soal tarif,” tuturnya.
Dalam sistem ini, pengguna kendaraan cukup menunjukkan barcode di bawah jok atau dashboard, dan bisa parkir di mana pun selama menggunakan jasa jukir resmi ber-rompi PD Parkir. Sahruddin menegaskan, sistem ini bukan hanya efisien, tapi juga bisa menekan kebocoran pendapatan daerah dan menghapus praktik parkir liar.
Sahruddin juga menyinggung pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir. Ia mencontohkan pengalaman pribadinya saat ada warga kehilangan kendaraan di area parkir non-resmi dan tidak bisa mengklaim asuransi.
“Saya punya tetangga kehilangan motor, tapi tidak bisa diklaim karena parkir di tempat liar. Kalau nanti sistem PD Parkir resmi berjalan, dan kita jadi member, maka kendaraan yang hilang bisa diklaim langsung ke PD Parkir,” jelasnya.
Ia menilai, parkir resmi dengan sistem keanggotaan bulanan bisa menjadi langkah maju untuk menciptakan kepercayaan publik dan menumbuhkan rasa aman di kalangan pengguna jalan.
Sahruddin tak menutup mata bahwa perubahan besar di tubuh PD Parkir membutuhkan dukungan politik dan koordinasi lintas lembaga. Ia pun mengapresiasi peran legislatif, khususnya Komisi B DPRD Makassar yang membidangi urusan BUMD.
“Ini tidak bisa saya jalankan tanpa dukungan dari Komisi B, terutama Ibu Irmawati Sila. Beliau nanti yang banyak berhadapan dengan kami di PD Parkir. Kami butuh pengawasan dan sinergi agar sistem ini bisa jalan baik,” kata Sahruddin.
Ia menegaskan, hubungan antara DPRD dan manajemen PD Parkir nantinya harus dibangun di atas transparansi, profesionalisme, dan komitmen untuk kesejahteraan jukir serta kepuasan warga kota.
Sahruddin menyadari bahwa permasalahan parkir di Makassar tidak hanya soal retribusi, tetapi juga budaya dan tata kelola. Ia ingin menjadikan PD Parkir sebagai perusahaan daerah yang bersih, digital, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Saya ingin jukir-jukir kita punya martabat. Mereka digaji, dapat bonus, dilindungi asuransi, dan dinilai dari kinerjanya, bukan setoran. Kalau sistem ini jalan, semua akan berubah jukir sejahtera, warga puas, dan PD Parkir makin kuat,” pungkasnya.
