Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman (dok. Syamsi/Kabar Makassar)KabarMakasar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam upaya pencegahan korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel (Sekprov Sulsel), Jufri Rahman, menilai relasi kedua lembaga itu harus berjalan beriringan dan saling mengingatkan.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK dan DPRD Sulsel, Rabu (15/10/2025), di Kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, kolaborasi dan peningkatan pemahaman bersama merupakan langkah strategis untuk memutus peluang praktik korupsi sejak dini.
Jufri menyebut relasi antara legislatif dan eksekutif tak bisa dipisahkan. Dia menilai bahwa kerja sama antarlembaga merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang sehat dan harus dijaga agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi itu wujud kerja sama antara legislatif–eksekutif Sulawesi Selatan, yah, saling mendukung, karena kita paham legislatif eksekutif seperti dua sisi dalam satu mata uang, tidak boleh jalan sendiri, dan itu harus saling mengingatkan,” ujarnya.
Rapat koordinasi bersama KPK disebutnya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah strategis membangun kesadaran kolektif antarpemangku kepentingan pemerintahan. Korupsi, menurut Jufri, dapat terjadi dalam situasi apa pun jika niat dan kesempatan terbuka.
“Rapat koordinasi seperti ini sebenarnya untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi itu bisa terjadi kapan saja, dilakukan oleh siapa saja. Yang penting ada kesempatan dan niat,” jelasnya.
Dia menambahkan, salah satu pendekatan efektif dalam pencegahan korupsi adalah melalui edukasi dan peningkatan kapasitas pemahaman tentang hukum dan tata kelola pemerintahan. Langkah ini diharapkan bisa memadamkan niat melakukan korupsi sekaligus menutup celah kesempatan melalui peningkatan integritas dan akuntabilitas.
“Karena itu, dengan adanya cara seperti itu, menurunkan niat bahkan memadamkan niat untuk terjadinya korupsi meskipun kesempatannya ada, dan sekaligus melalui pencerahan dilakukan itu menutup kesempatan itu, karena pemahamannya meningkat,” ungkapnya.
Menurut Jufri, masih banyak pelanggaran yang terjadi karena kurangnya pemahaman pejabat terhadap batas-batas kewenangan dan aturan hukum yang berlaku. Dia menilai bahwa kurangnya kerangka akademik dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu akar penyebab terjadinya penyimpangan.
“Karena kan sebagian besar korupsi yang terjadi di Indonesia itu salah satunya disebabkan adalah karena tidak didukung oleh pengetahuan yang lengkap, jadi frame akademik yang kurang itu menyebabkan mereka menganggap bahwa itu sebagai suatu kekuasaan, padahal itu sudah suatu pelanggaran,” katanya.
Jufri berharap, forum seperti ini dapat menjadi ruang refleksi sekaligus upaya mitigasi yang efektif untuk mencegah praktik korupsi sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan publik. “Jadi ini untuk memitigasi itu,” pungkasnya.
