Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 65 Rintisan di Kabupaten Barru. Dok. IstKabarMakassar.com — Pemerintah segera memulai pembangunan sembilan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan melalui skema multi years contract yang berlangsung pada 2025–2026.
Proyek ini menjadi prioritas karena ditargetkan dapat beroperasi pada akhir Juni 2026 sesuai permintaan Presiden.
Kepala Satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Iwan, menegaskan bahwa percepatan kontrak sangat krusial agar jadwal pembangunan tidak mundur.
Dia menyebut seluruh tahapan sedang dipersiapkan agar pelaksanaan dapat berjalan serempak.
“Pembangunan sekolah rakyat ini kan direncanakan kita kontrak tahun ini, tapi dengan skema multi years contract, dari 2025 dan 2026. Ini lama kontraknya direncanakan 7 bulan pelaksanaan, dari bulan November,” kata Iwan, Jumat (14/11).
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan pada minggu ketiga November. Menurutnya, jika masih ada proses yang harus diselesaikan, maka batas paling lambat yakni awal Desember.
“Mudah-mudahan di minggu ke-3 November ini kita sudah bisa berkontrak. Paling lambat ya di Desember awal, sampai di bulan Juni akhir itu sudah harus selesai. Itu Pak Presiden minta di akhir Juni 2026 sudah harus bisa operasional,” ujarnya.
Iwan menjelaskan bahwa pembangunan sembilan Sekolah Rakyat ini akan memanfaatkan siswa dari 16 Sekolah Rakyat rintisan yang telah lebih dulu dibuat di berbagai kabupaten.
Dia mengatakan bahwa proses pemindahan siswa ke sekolah baru akan dilakukan setelah bangunan selesai.
“Kita kan sudah membangun 16 sekolah rakyat rintisan di Sulawesi Selatan ya, dengan sebaran beberapa kabupaten. Nanti siswa-siswa yang ada di 16 sekolah rakyat rintisan inilah yang akan kita masukkan ke sekolah rakyat kemarin yang ada di sembilan titik ini,” jelasnya.
Sembilan titik pembangunan tersebut terbagi dalam dua paket pengerjaan yang akan dimulai secara bersamaan.
Iwan menekankan bahwa kedua paket tengah menunggu finalisasi administrasi sebelum masuk tahap kontrak.
“Nah sembilan titik ini tersebar atas dua paket ya. Paket satu itu Sidrap, Wajo, Soppeng, Toraja, dan Barru. Paket duanya Makassar, Takalar, Sinjai dan Bone. Itu paket dua,” katanya.
Proyek yang dikerjakan paralel ini membutuhkan alokasi anggaran besar yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat. Paket satu memiliki nilai lebih tinggi karena mencakup lima titik pembangunan.
“Adapun besar anggarannya untuk paket satu itu yang 5 titik tadi itu Rp1,2 triliun, sementara yang paket dua itu Rp972 miliar. Jadi kita tinggal menunggu kontraknya,” pungkas Iwan.
