Senator dari Sulsel Andi Abdul Waris Halid yang juga Wakil Ketua Komite II DPD- RI (dok. Ist)KabarMakassar.com — Komite II DPD RI menilai Sulawesi Selatan memiliki peluang besar dalam pengembangan hilirisasi sektor pertambangan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abd. Waris Halid, menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki kekayaan pertambangan yang signifikan. Dia menyebutkan bahwa sektor ini dapat menjadi sumber pemasukan penting bagi pemerintah daerah.
“Inilah yang ingin Komite II melihat bagaimana potensi-potensi ini betul-betul bisa bermanfaat, bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, utamanya kepada pemerintah daerah,” ungkap Waris, dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, baru-baru ini.
Waris menekankan bahwa pemerintah daerah perlu terus berinovasi dalam menggali sumber pendapatan baru. Hal ini dinilai penting mengingat kondisi terkini yang menuntut daerah mampu mandiri dalam pengelolaan anggaran.
“Jadi bagaimana bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, apalagi kondisi kita tahu sekarang ini adalah kondisi yang di mana daerah harus berinovasi untuk mencari sendiri penghasilan karena adanya keterbatasan dan efisiensi anggaran,” tuturnya.
Waris Halid juga menambahkan bahwa Komite II siap mendampingi pemerintah daerah dalam menghadapi hambatan pengelolaan sektor pertambangan.
Dia menegaskan bahwa dukungan tersebut diharapkan mampu membantu daerah keluar dari berbagai persoalan yang ada.
“Nah, inilah kita akan membantu kepada pemerintah daerah bagaimana bisa terselesaikan, bisa keluar dari masalah-masalah yang ada,” jelasnya.
Sebelumnya, senator asal Sulawesi Selatan ini mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menerima aduan masyarakat terkait persoalan tambang dan relasi antara perusahaan dengan warga sekitar, khususnya di daerah Luwu Timur, Luwu, dan Bantaeng.
Dia menekankan bahwa DPD RI ingin mendorong penyelesaian konflik tambang agar tidak menimbulkan korban, serta memastikan masyarakat dan perusahaan sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan industri.
“Kami datang ini untuk mencari solusi yang terbaik, bagaimana bisa menyelesaikan supaya konflik-konflik di antara masyarakat dengan perusahaan itu tidak terjadi dan bisa diselesaikan. Makanya kita datang hari ini untuk mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat dan perusahaan,” jelasnya.
Abd. Waris juga menegaskan bahwa kehadiran investasi tidak boleh ditolak, namun seluruh pihak harus bersinergi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Jadi mudah-mudahan ini tidak ada yang dikorbankan, semuanya diuntungkan, investor masuk dan memberikan manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada pemerintah daerah. Ini yang kita harapkan,” katanya.
“Jadi kita tidak boleh juga menolak investor, tapi mari semuanya bekerja sama, dan pihak masyarakat-masyarakat adat, kemudian pemerintah daerah, kemudian investor, untuk bersinergi membangun bangsa dan negara ini,” pungkas Waris.
