Konferesi pers BNNP Sulsel. (Dok: Dwiki KabarMakassar)KabarMakassar.com — Sulawesi Selatan (Sulsel) menempati posisi kelima sebagai wilayah dengan tingkat peredaran narkotika tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbukanya akses jalur laut serta banyaknya pelabuhan dan dermaga tradisional yang sulit diawasi secara ketat.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penindakan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel, Kombes Pol. Ardiansyah, saat rilis akhir tahun di Kantor BNNP Sulsel, Selasa (30/12).
Menurut Ardiansyah, jalur laut menjadi celah utama masuknya narkotika ke Sulsel. Para pelaku memanfaatkan jalur nonresmi atau yang kerap disebut “jalur tikus” untuk menghindari pemeriksaan aparat.
“Masuknya narkotika ke Sulsel sangat mudah karena kita punya banyak akses laut, terutama dermaga-dermaga tradisional nelayan. Kalau lewat jalur resmi mereka khawatir dengan ketatnya pemeriksaan,” ujar Ardiansyah.
Ia menjelaskan, jaringan narkotika menggunakan berbagai modus untuk memasukkan barang haram tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan perahu kayu yang berlayar melalui jalur laut tidak resmi, sebelum kemudian disalurkan kembali menggunakan kapal penumpang.
“Biasanya mereka masuk lewat jalur nonresmi menggunakan perahu kayu. Setelah sampai di Nunukan, barang itu dibawa menggunakan kapal Pelni, baik melalui kurir maupun paket pengiriman, lalu dikirim ke wilayah Sulsel, salah satunya menuju Parepare,” jelasnya.
Ardiansyah menyebut Kota Parepare menjadi salah satu titik rawan karena posisinya sebagai pelabuhan transit jalur laut. Untuk menekan peredaran narkotika, BNNP Sulsel telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Parepare terkait rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota Parepare. Upaya pembentukan BNN di sana penting karena sebagian besar narkotika masuk melalui jalur laut dan pelabuhan Parepare,” katanya.
Ia menambahkan, pelaku lebih memilih jalur laut dibandingkan jalur udara karena dinilai lebih longgar dalam pengawasan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Sulsel.
Dalam hal penindakan, Ardiansyah mengungkapkan bahwa sejumlah kasus besar telah berhasil diungkap sepanjang 2025. Pengungkapan dilakukan oleh BNNP Sulsel bekerja sama dengan Polda Sulsel dan sejumlah polres, terutama Polres Parepare.
“Beberapa kasus besar berhasil diungkap. Ada pengungkapan dengan barang bukti 80 kilogram, ada juga sekitar 40 kilogram. Ini menunjukkan narkotika yang masuk ke Sulsel jumlahnya sangat besar,” ungkapnya.
Selain barang bukti dalam jumlah signifikan, BNNP Sulsel juga mencatat penangkapan lebih dari 10 bandar narkoba sepanjang tahun 2025. Para bandar tersebut berasal dari jaringan berbeda yang beroperasi lintas wilayah.
“Tahun ini sudah lebih dari 10 bandar narkoba yang berhasil kami tangkap,” kata Ardiansyah.
Ia menegaskan bahwa penindakan tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku. BNNP Sulsel juga telah berkoordinasi dengan BNN pusat untuk menelusuri dan menyita aset para bandar narkoba sebagai bagian dari upaya pemiskinan jaringan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BNN pusat untuk penyitaan aset. Harapannya, setelah aset mereka disita, para bandar ini tidak lagi bisa menjalankan bisnis narkotika,” tegasnya.
BNNP Sulsel menilai pemutusan jalur distribusi melalui laut menjadi kunci utama dalam menekan peredaran narkoba di Sulsel. Selain penindakan, penguatan pengawasan pelabuhan, dermaga tradisional, serta sinergi lintas instansi dinilai mutlak diperlukan.
Ardiansyah juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan pesisir dan pelabuhan. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, pengawasan terhadap jalur laut yang sangat luas akan sulit dilakukan secara maksimal.
“Peran masyarakat sangat penting. Informasi dari warga bisa membantu aparat mencegah masuknya narkotika sebelum menyebar lebih luas,” pungkasnya.
