Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, (Dok: Sinta Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Tiga bulan menjelang akhir tahun anggaran 2025, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Makassar dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
DPRD Kota Makassar menilai, meski Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah melakukan penyegaran direksi dan dewan pengawas beberapa waktu lalu, perubahan yang diharapkan belum tampak nyata di lapangan.
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada indikator jelas yang menunjukkan peningkatan kinerja BUMD pasca-pergantian manajemen.
“Belum ada tanda-tanda kinerja semakin membaik. Bahwa mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa lebih maksimal ke depan, mungkin iya. Tapi kalau kita mau mengukur kinerja hari ini, apa yang mau diukur? Belum ada,” tegas Hartono, Kamis (30/10).
Menurutnya, penyegaran di jajaran direksi BUMD seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat perubahan dan menghadirkan hasil nyata dalam bentuk peningkatan layanan publik maupun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun yang terjadi, sejumlah BUMD justru masih berkutat pada persoalan internal dan belum menghasilkan output yang terukur.
Salah satu yang disoroti adalah PDAM Makassar, yang hingga kini masih dalam tahap pembenahan sistem dan instalasi air. Meski langkah perbaikan dianggap penting, Hartono menilai hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pencapaian kinerja.
“Kita mau tahu berapa hasil pekerjaanmu, berapa PAD yang dihasilkan, berapa sambungan baru. Sampai kemarin, kebocoran air masih bertahan di angka 50 persen,” ujar Politisi PKS itu.
Selain PDAM, Komisi B juga menyoroti PD Parkir Makassar Raya, yang telah mulai menerapkan sistem digitalisasi perparkiran namun dinilai belum maksimal.
“Digitalisasi perparkiran sudah mulai dilakukan, tapi kalau bicara hasil, sejauh ini belum. Kita berharap di sisa waktu tiga bulan terakhir ini mereka bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik,” tambahnya.
Hartono menjelaskan, DPRD memberi perhatian serius terhadap BUMD karena peran strategisnya dalam mendukung pembangunan dan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa setiap BUMD dituntut untuk memiliki arah bisnis yang jelas dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya sampaikan ke teman-teman di perusda, saya paham bahwa ini bisnis, dan perencanaan bisnis butuh proses. Tapi paling tidak, di tahun 2025 ini harus sudah ada starting point yang jelas untuk direalisasikan di 2026,” katanya.
Komisi B DPRD berharap, tahun 2025 dapat dijadikan periode konsolidasi dan perencanaan bisnis bagi seluruh BUMD. Sehingga pada 2026 mendatang, perusahaan daerah diharapkan sudah bisa menunjukkan capaian konkret yang berdampak langsung pada peningkatan layanan dan PAD.
“Jangan di tahun 2026 masih mau menganalisa. Tahun depan sudah harus eksekusi semua. Di situlah nanti kita bisa lihat kinerja nyata mereka,” tutup Hartono.
