Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gowa Tahun 2025 (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mencatat penurunan signifikan angka prevalensi stunting dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data resmi, prevalensi stunting turun dari 33 persen pada 2022, menjadi 21,1 persen pada 2023, dan kembali turun hingga 17 persen pada 2024.
Capaian ini menempatkan Gowa sebagai salah satu daerah dengan penurunan stunting tercepat di Sulawesi Selatan.
Meski berhasil menekan angka stunting secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi agenda prioritas. Wakil Bupati Gowa sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa, Darmawangsyah Muin, mengatakan upaya menurunkan stunting tidak boleh berhenti karena dampaknya bersinggungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
“Stunting bukan hanya soal pertumbuhan fisik, tetapi juga kemampuan belajar dan produktivitas anak di masa depan. Karena itu, intervensi percepatan harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan,” tegas Darmawangsyah dalam Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gowa Tahun 2025 di Hotel Grand Imawan, Makassar, Kamis (27/11).
Ia menjelaskan bahwa TPPS telah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk memastikan semua intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran. Atas capaian tersebut, Gowa berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan, termasuk penghargaan nasional atas kinerja percepatan penurunan stunting, yang kemudian mengantarkan kabupaten ini menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) 2025.
Ke depan, Pemkab Gowa berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui berbagai intervensi, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan (Himbara), Dompet Dhuafa, Baznas, TNI–Polri, dunia usaha, dan sejumlah donatur lainnya. Program ini fokus membantu keluarga berisiko melalui dukungan pangan bergizi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas, dan Balai Penyuluh KB untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, sanitasi, serta layanan kesehatan dasar berjalan lebih efektif.
“Kami meminta agar seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Kami juga mendorong dunia usaha, perbankan, dan lembaga sosial untuk memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting,” jelas Darmawangsyah.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa, Sofyan Daud, mengatakan rakor TPPS merupakan agenda rutin untuk menyelaraskan program, mengatasi kendala, dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Rapat tersebut dihadiri 150 peserta, termasuk PKK kecamatan, Dharma Wanita, kepala puskesmas, UPTD Balai Penyuluh KB, operator KB, serta mitra perbankan, Baznas, Polri, dan TNI.
“Rakor ini bertujuan merumuskan strategi dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan agar target penurunan stunting dapat tercapai,” ujar Sofyan.
Ia juga melaporkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB menjadi garda terdepan dalam distribusi serta pengawasan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai amanat Perpres.
Rakor turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah, bersama para camat dan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Gowa, yang memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di Gowa.
