Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain saat Rapat Gabungan Komisi A dan D Terkait Juknis Pemilihan RT/RW, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, mengkritik keras kesiapan pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemilihan RT/RW.
Ia menyebut gelombang laporan dari berbagai kelurahan yang masuk kepadanya dan beberapa anggota DPRD Kota Makassar menjadi bukti bahwa persoalan teknis di lapangan jauh dari kata siap.
“Di luar dapil saya, hampir sekota Makassar semua melapor ke saya terkait masalah pemilihan RT/RW ini,” ujarnya dalam rapat gabungan yang membahas Juknis Pemilihan RT/RW, diruang Paripurna gedung sementara DPRD Makassar, Selasa (25/11).
Tri menegaskan bahwa para lurah harus memahami risiko besar dari proses pemilihan yang dilakukan dalam skala kecil di tingkat lingkungan.
“Bapak Ibu Lurah, makin kecil ranah pemilihan, makin besar gesekannya. Kalau mau main-main, silakan, tapi harus siap bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya potensi lurah mengakomodasi kepentingan tertentu, yang menurutnya justru akan memperkeruh situasi di bawah.
Dalam rapat itu, Tri secara tegas meminta agar pemilihan RT/RW tidak dipaksakan berlangsung sesuai jadwal. Menurutnya, pemerintah kota, terutama perangkat wilayah, belum sepenuhnya siap melaksanakan tahapan teknis. Persoalan paling mendasar muncul dari pendataan.
Ia membandingkan tahapan pendataan dengan proses yang dilakukan KPU, yang memiliki anggaran dan waktu panjang namun tetap menghadapi tantangan akurasi data.
“Apalagi Pjs RT/RW yang disuruh mendata tanpa anggaran beli bensin, tanpa anggaran rokok, tapi didesak harus rampung. Bagaimana caranya? Tolong BPM perhatikan ini,” ucap Tri tegas.
Ia juga menyoroti absennya anggaran untuk pengamanan yang melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Menurutnya, risiko kericuhan sangat mungkin terjadi dan petugas keamanan di lapangan tidak bisa berjalan tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau terjadi apa-apa, mereka pasti bilang tidak ada anggaran pengamanannya. Ini harus dicari solusinya sebelum pemilihan digelar,” tambahnya.
Selain itu, fasilitas dasar seperti konsumsi bagi panitia maupun pengawas dinilai jauh dari cukup. Tri menilai hal ini dapat berpengaruh pada integritas pengawasan. Masalah teknis lainnya juga muncul, seperti tidak adanya penyediaan tenda di sejumlah titik pemilihan.
“Ini musim hujan. Jangan sampai teknis pemilihan terhambat hanya karena tidak ada tenda,” katanya mengingatkan.
Selain itu, Ia mengatakan salah satu kasus yang disebut paling janggal terjadi di Kecamatan Biringkanaya, di mana kebutuhan logistik tidak sesuai dengan beban kerja di lapangan.
Menurut Tri, ada kelurahan dengan DPT 22 ribu pada pemilu legislatif yang setara dengan sekitar 9 ribu KK untuk pemilihan RT/RW justru hanya diberi dua rim kertas untuk mencetak undangan.
“Satu rim itu seribu lembar, bahkan ada yang hanya lima ratus. Bagaimana mau kirim undangan ke 9 ribu KK kalau cuma dikasih dua rim? Di mana logikanya?” ujarnya menegaskan.
Tri menyarankan agar penetapan calon RT/RW tetap dilakukan sesuai jadwal, tetapi proses pemilihan diundur setidaknya 2–3 minggu. Penundaan itu diperlukan untuk memperbaiki pendataan, menata ulang kebutuhan teknis, serta menyiapkan dukungan logistik dan pengamanan secara memadai.
“Bukan menolak pemilihan, tapi memastikan semuanya siap. Jangan korbankan kondisi di bawah hanya karena ingin mengejar jadwal,” tutupnya.
