Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin saat Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Sulsel (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyoroti pengurangan porsi tanggungan BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang dinilai membebani keuangan daerah.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Sulsel di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (06/11).
Darmawangsyah menjelaskan bahwa selama ini Pemkab Gowa menanggung biaya BPJS masyarakat mencapai Rp18 miliar, di mana sebagian besar seharusnya ditopang oleh Pemprov. Namun, dari porsi 30 persen yang sebelumnya menjadi komitmen provinsi, kini hanya 15 persen yang terealisasi.
“Kami berharap Pemprov dapat melihat kondisi ini. Saat ini Pemkab Gowa menanggung biaya BPJS sekitar Rp18 miliar, yang seharusnya sebagian dibantu oleh provinsi. Namun kenyataannya, dari 30 persen yang dijanjikan, hanya 15 persen yang direalisasikan,” ujar Darmawangsyah.
Menurutnya, pengurangan kontribusi dari Pemprov Sulsel berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam mempertahankan pelayanan dasar masyarakat, khususnya sektor kesehatan. Ia khawatir jika situasi ini dibiarkan, maka akan mengganggu keberlanjutan program perlindungan sosial dan layanan kesehatan di Gowa.
“Ketidaksesuaian realisasi bantuan dari Pemprov bisa berpengaruh terhadap keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat. Karena itu kami berharap DPRD Sulsel dapat memperjuangkan keadilan fiskal agar beban pembiayaan layanan dasar dapat ditanggung secara proporsional,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Darmawangsyah menegaskan bahwa Pemkab Gowa tetap menunjukkan kinerja positif dalam berbagai program sosial dan pembangunan manusia.
Ia menyebut bahwa Gowa baru-baru ini meraih penilaian terbaik dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Alhamdulillah, meski anggaran terbatas, kami tetap mendapat penilaian baik dalam penanganan stunting dan masyarakat miskin ekstrem,” ucapnya.
Capaian tersebut, lanjut Darmawangsyah, menjadi bukti bahwa Pemkab Gowa berkomitmen menjaga keseimbangan antara keterbatasan fiskal dan efektivitas kebijakan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan fiskal dari pemerintah provinsi dan pusat, capaian positif itu sulit dipertahankan.
“Kami berharap ke depan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa ditingkatkan kembali karena saat ini hanya tersisa sekitar Rp4 miliar. Kalau sinergi fiskal tidak berjalan, daerah akan kesulitan mempertahankan capaian pembangunan manusia yang sudah baik,” jelasnya.
Wabup Gowa juga meminta dukungan penuh DPRD Sulsel, khususnya Komisi E, untuk menjadi jembatan komunikasi antara kabupaten dan pemerintah provinsi. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang adil harus diterapkan agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam pelayanan publik dasar.
“Kami berharap DPRD Sulsel bisa memperjuangkan agar pola pembagian beban antara kabupaten dan provinsi lebih seimbang. Karena kalau keuangan daerah terus menanggung beban yang besar, pelayanan dasar seperti BPJS bisa terganggu,” ujarnya.
Darmawangsyah menegaskan bahwa Pemkab Gowa akan tetap berkomitmen memberikan layanan publik terbaik meski dalam keterbatasan. Namun, ia berharap pemerintah provinsi juga memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keseimbangan fiskal dan memperkuat keberlanjutan program sosial.
“Kami tidak ingin capaian pembangunan yang sudah baik berhenti di tengah jalan hanya karena dukungan fiskal berkurang. Sinergi itu penting, terutama untuk menjaga kualitas layanan publik,” pungkasnya.
