Ilustrasi Koperasi Merah Putih (Dok : KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) menyatakan akan memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, Koperasi Merah Putih akan menjadi salah satu saluran utama dalam distribusi beras SPHP. Menurutnya, kepastian pendanaan bagi koperasi tersebut sudah tersedia.
“Bapak Menko Pangan telah menargetkan sebanyak 16 ribu Koperasi Merah Putih yang siap beroperasi dengan kepastian pendanaan dari Himbara untuk modal usahanya. Ini menjadi langkah nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat,” kata Arief.
Arief menambahkan, keberadaan koperasi ini akan memperluas kanal distribusi beras SPHP di masyarakat.
“Untuk itu, ke depannya beras SPHP juga harus dapat disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara masif. Koperasi Merah Putih akan menjadi saluran utama. Dengan begitu, program prioritas Bapak Presiden pun saling connect dan melengkapi satu sama lain. Ini luar biasa,” ucap Arief.
Data NFA mencatat, hingga 15 September 2025, realisasi penjualan beras SPHP oleh Perum Bulog mencapai 367,3 ribu ton atau 24,49 persen dari target tahunan sebesar 1,5 juta ton.
Penyaluran melalui Koperasi Merah Putih menunjukkan peningkatan, dari 498 ton pada awal September menjadi 705 ton per 15 September, dengan cakupan 248 unit.
“Jadi kami di Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog terus berupaya mengisi sistem tata niaga yang ada. Mulai dari pasar rakyat, itu yang utama. Lalu bersama TNI dan Polri juga pemerintah daerah. Tak lupa ada BUMN dan KADIN juga. Ritel modern pun kami pastikan mulai terisi beras SPHP,” jelas Arief.
Sesuai Petunjuk Teknis NFA Nomor 224 Tahun 2025, terdapat tujuh kanal penyaluran beras SPHP yang dapat dijalankan Bulog.
Kanal tersebut meliputi pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan, pemerintah daerah melalui outlet pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM), BUMN, instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, serta swalayan/toko modern non-grosir.
“Dengan masifnya beras SPHP ke pasar-pasar dan outlet yang mudah diakses masyarakat luas, pemerintah berharap strategi intervensi ini dapat memberi efek tekan bagi harga beras. Beras SPHP pun dapat dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada beras umum. Ini bukti pemerintah hadir,” tutur Arief.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya peran koperasi desa dalam distribusi kebutuhan pangan.
Dia mendorong pengurus Koperasi Merah Putih memanfaatkan fasilitas pinjaman modal usaha yang disiapkan pemerintah.
“Menteri Keuangan sudah menempatkan Rp200 triliun di Himbara. Ini kami tunggu-tunggu. Oleh karena itu, saya kira (ini untuk) pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi modalnya sudah ada. Tolong disebarluaskan agar teman-teman Kopdes yang sudah 80 ribu menanti begitu lama, (bisa) siapkan dengan baik proposal sederhana ke perbankan terkait usaha yang saudara lakukan,” terang Zulhas.
Menurutnya, koperasi desa diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi pangan di masyarakat.
“Usahanya (agar) sangat dibutuhkan orang masyarakat. Gas melon ada. Sembako juga. Rakyat perlu minyak goreng, perlu gula, perlu beras dan lain-lain, juga pupuk karena sebentar lagi akan mulai masa tanam. Itu diperlukan dan koperasi ini akan memotong rantai pasok yang panjang juga, untuk mengeliminir di desa-desa itu tengkulak-tengkulak, juga mendekatkan masyarakat desa ke perbankan, karena disitu ada Brilink,” tambahnya.
Zulkifli Hasan menargetkan 16 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi pada September hingga Oktober ini. Dia menegaskan percepatan pencairan pinjaman modal usaha dari Himbara akan diprioritaskan agar dana tersebut tidak mengendap terlalu lama.
