Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 yang diselenggarakan Kabar Group Indonesia (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com – Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, H. Kamrussamad, memaparkan sejumlah tantangan besar yang masih membayangi pembangunan kawasan timur Indonesia dalam kerangka RPJMN 2025–2029.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 yang diselenggarakan Kabar Group Indonesia di Hotel Unhas Makassar, Jumat (21/11).
Kamrussamad menyoroti bahwa wilayah Sulawesi dan kawasan timur lainnya memegang peran strategis dalam peta pembangunan nasional. Target pertumbuhan ekonomi Sulawesi, misalnya, dipatok berada pada angka 8,6 persen di 2025 dan ditingkatkan menjadi 9,9 persen pada 2029.
Selain itu, RPJMN juga menargetkan peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 2,8 persen, dan penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,8 persen.
Namun menurut Kamrussamad, target ambisius tersebut tidak akan tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan kebijakan fiskal. Ia menekankan perlunya bauran kebijakan yang seimbang antara fiskal, moneter, dan industri keuangan, yang ia sebut sebagai tiga trisula pembangunan nasional.
“Tidak mungkin mencapai target RPJMN hanya dengan fiskal. Kita perlu moneter yang kuat, industri keuangan yang mendorong akses pembiayaan, dan kebijakan yang saling menguatkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontribusi pembangunan bagi wilayah lain di kawasan timur seperti Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara yang semuanya telah diakomodasi dalam rancangan RPJMN 2025–2029.
Menurutnya, kawasan timur memiliki potensi besar, namun memerlukan pendekatan yang lebih sistematis agar potensi tersebut benar-benar menciptakan lompatan pembangunan.
Ia juga menegaskan bahwa salah satu kunci utama percepatan pembangunan di wilayah timur adalah ketersediaan sumber daya manusia unggul. Ia menyebut perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) memiliki peran vital dalam mempersiapkan talenta yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan industrialisasi wilayah timur Indonesia.
“Sumber daya manusia yang unggul akan menentukan berhasil tidaknya arah kebijakan pembangunan nasional ke depan. Kampus harus menjadi katalis,” tegasnya.
Kamrussamad menambahkan bahwa pembangunan nasional sejatinya merupakan agregasi dari capaian pembangunan wilayah. Karena itu, setiap kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMN harus benar-benar didesain untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, yang selama ini menjadi isu struktural pembangunan.
“Pembangunan wilayah timur harus merata dan berkeadilan. Wilayah seperti Sulawesi ditargetkan menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam. Namun target ini hanya dapat dicapai jika kebijakan pembangunan benar-benar terstruktur dan terpadu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan penyesuaian kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, forum-forum seperti yang diselenggarakan Kabar Group Indonesia merupakan ruang penting untuk terus mengawal arah pembangunan nasional yang inklusif, terutama bagi kawasan timur Indonesia yang menyimpan potensi besar namun masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun struktural.
“Ini harus terus dilakukan untuk menjadi rujukan kita bersama baik legislatif dan eksekutif dalam melihat Indonesia timur,” pungkasnya.
