Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, H. Kamrussamad saat Memaparkan Materi dalam Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 yang diinisiasi oleh Kabar Group Indonesia, (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com – Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra, H. Kamrussamad, menegaskan bahwa keberhasilan RPJMN 2025–2029 bergantung pada kemampuan pemerintah menyinkronkan arah kebijakan pembangunan nasional dengan dinamika pasar.
Hal itu ia sampaikan dalam pemaparannya pada Forum Ekonomi Regional Indonesia Timur 2025 yang diinisiasi oleh Kabar Grup Indonesia, di Hotel Unhas Makassar, Jumat (21/11).
Kamrussamad menyoroti persoalan mendasar yang menurutnya selama ini menekan efektivitas pembangunan nasional, yakni tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia. Angka ICOR RI saat ini berada di level 6,33, jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN.
“ICOR 6,33 artinya setiap satu dolar investasi membutuhkan biaya 6,33 persen untuk menghasilkan dampak ekonomi. Ini menunjukkan investasi kita mahal dan tidak efisien,” ujar Kamrussamad.
Kondisi itu, lanjutnya, menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita melambat dan penurunan ketimpangan tidak signifikan.
Ia menilai tingginya ICOR berkaitan erat dengan tuntutan reformasi birokrasi yang belum tuntas. Persoalan administrasi dan perizinan yang berbelit di daerah disebutnya masih menjadi hambatan besar bagi investor, termasuk di wilayah timur Indonesia yang membutuhkan dorongan pembangunan lebih agresif.
“Reformasi birokrasi tidak cukup hanya di pusat. Tantangan terbesar justru ada di daerah, terutama menyangkut proses perizinan yang belum pernah benar-benar selesai,” tegasnya.
Kamrussamad turut menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan ekonomi nasional dengan struktur pasar modal Indonesia.
Ia mencontohkan Singapura yang berhasil menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dengan pertumbuhan sektor hospitality, sehingga perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa menggambarkan fokus pembangunan nasional. Begitu pula Malaysia, yang menanamkan arah kebijakannya pada industri semiconductor hingga sektor tersebut mendominasi pasar modal negeri itu.
Sebaliknya, Indonesia belum memperlihatkan kesesuaian serupa.
“Kita bicara ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas nasional. Tapi yang listing di pasar modal justru tidak mencerminkan itu. Belum ada sinergitas antara kebijakan nasional dan arah perkembangan ekonomi pasar,” jelas Kamrussamad.
Ia kemudian menjelaskan bahwa RPJMN 2025–2029 disusun dari tiga sumber utama diantaranya dokumen RPJMN sebelumnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang berjenjang, serta masukan kementerian dan lembaga yang disesuaikan dengan visi-misi presiden.
Namun ia menekankan, sistem penyusunan tersebut harus dibarengi kemampuan membaca arah pasar agar implementasinya tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Visi pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan dinamika ekonomi. Jika tidak, target RPJMN akan sulit tercapai,” katanya.
Kamrussamad menambahkan bahwa kesenjangan kawasan masih menjadi isu besar dalam RPJMN, khususnya relasi antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Ia menilai tanpa sinkronisasi kebijakan dan pasar, percepatan pembangunan di kawasan timur akan sulit diwujudkan.
Menurutnya, tantangan tersebut menuntut bauran kebijakan dari tiga sektor utamanya fiskal, moneter, dan industri keuangan. Ketiga sektor ini harus berjalan beriringan untuk menopang target-target nasional dalam lima tahun mendatang.
“Tidak bisa hanya mengandalkan fiskal. Moneter dan sektor keuangan harus ikut menopang. RPJMN 2025–2029 tidak akan tercapai jika kebijakan bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Kamrussamad menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sinergi kebijakan yang lebih terukur agar arah pembangunan nasional benar-benar sejalan dengan kebutuhan pasar dan tantangan ekonomi global.
