Tangkapan Deklarasi 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dijadwalkan pada 27–29 September 2025 di Jakarta, arah dukungan politik di tubuh partai mulai mengerucut.
Sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia sepakat menolak figur eksternal dan menegaskan bahwa Ketua Umum PPP periode 2025–2030 harus berasal dari kader internal.
Sikap itu ditegaskan dalam deklarasi bersama di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis malam (18/09).
Dalam acara tersebut, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, mewakili seluruh DPW membacakan piagam deklarasi dukungan kepada Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, untuk kembali menakhodai partai.
“Sejak berdiri tahun 1973, PPP tidak pernah dipimpin tokoh dari luar. Karena itu, DPW, DPC, dan seluruh kader se-Indonesia menolak calon ketua umum yang bukan dari internal. Bersamaan dengan itu, kami mendukung dan mengusung Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2025–2030,” tegas Imam dalam pidatonya.
Deklarasi ini tidak hanya menunjukkan konsolidasi kekuatan Mardiono, tetapi juga mempertegas komitmen DPW menjaga muktamar tetap kondusif, penuh silaturahmi, serta sesuai dengan jati diri PPP sebagai partai Islam ahlussunnah wal jamaah. Imam pun mengingatkan kader agar menyukseskan forum tertinggi partai ini dengan sikap santun tanpa provokasi.
Menariknya, deklarasi penting ini dibacakan oleh Imam Fauzan Amir Uskara, putra dari Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara. Imam dikenal sebagai kader muda PPP yang sempat duduk di DPRD Sulawesi Selatan periode 2019–2024. Pada Pemilu 2024, ia mencoba peruntungan maju ke DPR RI namun gagal melenggang ke Senayan.
Kehadiran Imam dalam panggung strategis ini menandakan munculnya generasi baru di PPP yang mulai mendapat ruang dalam momentum besar partai.
Menanggapi deklarasi tersebut, Muhamad Mardiono mengaku terharu dan sekaligus merasa terbebani dengan amanah besar yang diberikan. Menurutnya, tantangan terbesar PPP adalah mengembalikan kejayaan partai yang pada Pemilu 2024 lalu gagal menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
“Ini amanah berat. Saya harus berjuang kembali agar PPP bisa memenuhi parliamentary threshold di Pemilu 2029 dan kembali memiliki kursi di DPR,” kata Mardiono, Jumat (19/09).
Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Mardiono menyebut dirinya tidak bisa menolak ketika mayoritas DPW meminta dirinya kembali maju. “Insyaallah, bismillah. Selama saya masih dibutuhkan kader, saya siap melanjutkan perjuangan,” ujarnya.
Deklarasi 33 DPW ini juga menepis wacana masuknya figur eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum. Mardiono menegaskan bahwa PPP memiliki AD/ART yang jelas, calon ketua umum wajib pernah menjabat pengurus minimal satu periode penuh.
“Setiap rumah tentu ada aturannya. Begitu pula PPP. Kita tidak menutup diri, tapi mekanisme harus dihormati karena sudah menjadi konstitusi partai,” jelasnya.
Sikap tegas ini juga diperkuat oleh Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara. Ia menegaskan AD/ART tidak akan diutak-atik hanya demi kepentingan sesaat.
“Kita partai Islam yang didirikan para ulama besar. Aturannya sudah baku sejak 2003, termasuk syarat ketum harus dari internal dan pernah jadi pengurus lima tahun. Itu kunci agar partai tidak terjebak pragmatisme,” kata Amir.
Dengan deklarasi 33 DPW ini, arah dukungan di Muktamar X tampak semakin jelas. Mardiono kini menjadi calon terkuat untuk kembali menakhodai partai. Namun, pekerjaan rumah yang dihadapinya tidak ringan, mengembalikan elektabilitas PPP, menguatkan soliditas kader, dan memastikan partai tetap relevan di tengah kompetisi politik 2029.
Bagi Mardiono dan para kader PPP, Muktamar X bukan sekadar forum pemilihan ketua umum, tetapi titik balik menentukan masa depan partai berlambang Ka’bah itu.
