Mentan Andi Amran Sulaiman saat Konfresi pers (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menunjukkan tindakan tegas terhadap peredaran beras ilegal. Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mengamankan 40,4 ton beras ilegal yang masuk melalui Batam.
Kapal pembawa beras tersebut bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat bergerak cepat mengamankan seluruh muatan pada Senin malam (24/11).
Selain beras, operasi ini juga menyita berbagai komoditas lain yang masuk secara ilegal, di antaranya 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, hingga 30 dus produk makanan beku.
Aksi penyegelan itu dilakukan setelah Mentan Amran menerima laporan masyarakat melalui kanal Lapor Pak Amran usai Magrib. Mendapat informasi tersebut, Mentan langsung menghubungi Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Dandim Batam untuk meminta aparat bertindak cepat. Hasilnya, seluruh barang ilegal langsung diamankan begitu kapal tiba.
Saat ini, lima anak buah kapal (ABK) tengah diperiksa untuk proses hukum lebih lanjut. Seluruh barang bukti masih dalam kondisi tersegel menunggu penanganan lanjutan dari aparat penegak hukum.
Dalam keterangannya, Mentan Amran menegaskan bahwa ancaman dari beras ilegal bukan terletak pada angka 40 ton, tetapi dampaknya terhadap psikologi dan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.
“Bayangkan jika petani sedang semangat tanam, tiba-tiba impor masuk. Itu bisa membuat pusing 115 juta petani kita,” ujar Amran di Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11).
Menurutnya, pemerintah tengah melakukan upaya besar mendongkrak motivasi petani, termasuk lewat 19 deregulasi dari Presiden yang mencakup penurunan harga pupuk 20 persen, peningkatan subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga kemudahan akses modal. Kondisi ini membuat semangat petani berada pada puncaknya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional tahun ini mencapai 34,7 juta ton, sementara stok Bulog berada di angka 3,8 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Dengan kondisi tersebut, impor ilegal dinilai tidak hanya tidak perlu, tetapi juga berbahaya.
“Kalau petani demotivasi dan akhirnya tidak berproduksi, kita bisa kembali tergantung impor,” tegas Amran.
Ia menilai, jika petani mengetahui bahwa beras impor tetap masuk saat mereka menanam, yang terganggu bukan hanya harga di pasaran, tetapi mental petani itu sendiri. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan sikap tegas.
Mentan Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat mulai dari Pangdam, Kapolda, Wali Kota Batam, Gubernur Kepri, hingga Bea Cukai yang sigap bergerak mengamankan barang ilegal. Ia memastikan bahwa pemerintah akan mengusut tuntas kasus ini, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah menyampaikan target penting di forum internasional, tidak ada impor beras pada 2025 dan seluruh langkah kini diarahkan menuju swasembada beras.
“Ini bukan soal regulasi semata, tetapi soal harga diri bangsa dan nasib petani. Negara tidak boleh diam,” tegas Amran.
Amran menegaskan bahwa meskipun Batam berstatus free trade zone, mekanisme kawasan perdagangan bebas tidak dapat menjadi pembenaran masuknya beras ilegal. Kebijakan pangan nasional tetap harus dihormati, sebab beras merupakan komoditas strategis negara dan sensitif terhadap stabilitas produksi dalam negeri.
“Tetap harus mengikuti kebijakan pusat. Tidak boleh ada celah bagi masuknya beras ilegal,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Mentan kembali mengajak masyarakat turut mengawasi peredaran beras ilegal dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390.
