Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya tingkat literasi di Indonesia.
Ia menekankan bahwa permasalahan ini hanya dapat diselesaikan melalui sinergi lintas kementerian dan pelibatan aktif masyarakat.
Fikri mengungkapkan bahwa data terbaru dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menempatkan Indonesia pada posisi yang masih memprihatinkan dalam hal literasi. “Kita harus berlapang dada. Saat OECD melakukan survei pada 2022, Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara. Tahun 2023, kita memang naik, tapi tetap berada di posisi 70 dari 74 negara,” ujar Fikri, Senin (28/07).
Ia menambahkan, meskipun survei tersebut hanya mencakup siswa usia 15 tahun, hasilnya tetap bisa dijadikan indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan nasional, khususnya dalam penguatan literasi, numerasi, dan sains.
Situasi di Jawa Tengah menurutnya mencerminkan kondisi Indonesia secara umum. “Jawa Tengah bisa disebut sebagai miniatur Indonesia. Tapi data dari BPS menunjukkan kondisi literasi di provinsi ini juga masih mengkhawatirkan,” kata legislator asal daerah pemilihan IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) itu.
Fikri menilai bahwa akar persoalan literasi bukan hanya pada ketersediaan fasilitas pendidikan, melainkan pada lemahnya koordinasi antarinstansi.
Ia mencontohkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang secara administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan TBM lebih banyak menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional.
“Sekarang memang ada tambahan dukungan dari Kementerian Desa, tapi intervensinya masih sangat kecil. Tidak menyentuh secara sistemik,” ujarnya.
Menurut Fikri, berbagai inisiatif masyarakat dalam mendirikan dan mengelola TBM patut diapresiasi, namun tanpa dukungan pemerintah yang solid, upaya tersebut akan sulit berkembang. Ia menilai pemerintah pusat perlu hadir lebih konkret, tidak hanya dalam bentuk regulasi, tapi juga melalui dukungan anggaran, pelatihan, dan pendampingan.
“Faktanya, yang bergerak banyak itu masyarakat. Tapi kalau pemerintah tidak menyentuh, tidak mengajak mereka berdialog, maka program-program literasi yang dibuat jadi tidak relevan,” tegasnya.
Fikri, yang juga penulis buku ‘Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi’, mengusulkan agar koordinasi penguatan literasi nasional dikelola langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurutnya, sinergi antara Kemendikdasmen, Perpustakaan Nasional, Kementerian Desa, serta kementerian teknis lainnya harus dikawal secara terpusat agar lebih efektif.
Ia menekankan bahwa pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan mampu menciptakan perubahan signifikan. “Kita harus duduk bersama, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sinergi antarkementerian adalah satu-satunya cara untuk menciptakan kemajuan literasi secara nasional,” ujarnya.
Fikri berharap ke depan pemerintah mampu mengarusutamakan literasi dalam agenda pembangunan manusia, sehingga target peningkatan kualitas SDM Indonesia tidak lagi terhambat oleh lemahnya kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi secara kritis.
“Literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi pondasi berpikir masyarakat. Kalau kita gagal membenahi ini sekarang, kita akan terus tertinggal,” pungkasnya.
