Massa yang tergabung dalam ' Gerakan Rakyat Turatea Keramat (GERTAK) saat akan menggelar unras didepan Kantor DPRD Jeneponto (Dok : Ullah KabarMakassar).KabarMakassar.com — Ratusan Mahasiswa dan pemuda menggelar aksi demonstrasi damai di depan gedung Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (01/09) sore.
Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Turatea Keramat (GERTAK) menuntut DPRD dibubarkan karena dinilai telah mengkhianati rakyat, serta dinilai kurang efektif dalam menangani berbagai masalah yang pelik.
Demonstrasi dimulai sekitar pukul 16.00 WITA, di mana peserta berorasi secara bergantian sambil membawa spanduk bertuliskan “Bubarkan DPR POLRI”.
Salah satu orator aksi, Jatong Jalarambang mengungkapkan, tuntutan ini muncul dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja DPRD yang dianggap gagal mengawal segala bentuk aspirasi yang selama ini terabaikan.
“Kami datang bukan untuk anarki, tapi untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang selama ini diabaikan. Pembubaran DPRD adalah langkah akhir jika reformasi tidak dilakukan segera,” kata Jatong dalam orasinya.
Selain menyoroti kinerja anggota DPRD Jeneponto, para demonstran juga menyoroti aksi preventif aparat kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai pengayom masyarakat. Khususnya, saat mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta yang mengakibatkan nyawa driver ojol bernama Affan Kurniawan meninggal dunia.
Sementara disisi lain, orator Alim Bachri dalam orasinya juga mengkritisi kebijakan terkait kenaikan tarif pajak PBB-P2 yang dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
Baginya, Peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto merupakan persekongkolan yang dilakukan bersama DPRD sehingga kebijakan tarif pajak sebanyak 0,3 persen ini dianggap sangat mencekik leher rakyat kecil ditengah efisiensi anggaran yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, Alim menuntut Perda ini segera direvisi.
““Kenaikan tarif pajak (PBB-P2) ini jelas-jelas menyengsarakan rakyat. Mencekik leher masyarakat di butta turatea,” tegas Alim.
Meski tuntutan para demonstran sangat tegas, namun aksi berlangsung tanpa kekerasan, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini berjalan lancar tanpa insiden. Polisi setempat memuji sikap kooperatif demonstran yang mematuhi protokol keselamatan dan tidak melakukan blokade jalan.
Puncak dari aksi ini adalah ketika delegasi demonstran diterima langsung oleh Ketua DPRD Jeneponto, Didis Suryadi bersama Wakil Ketua I, Irmawati Zainuddin dan Wakil Ketua II, Muh. Basir serta para legislator lainnya. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto.
Dalam pertemuan ini, Didis menyatakan kesiapannya untuk mendengar tuntutan masyarakat dan diharapkan pertemuan ini menjadi awal perubahan nyata di tingkat daerah.
