Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, meminta pengawasan terhadap lurah diperketat menyusul memanasnya situasi menjelang pemilihan RT/RW di berbagai wilayah kota.
Ia menegaskan perlunya peran camat diperkuat untuk memastikan proses pemilihan berlangsung tanpa intervensi aparat kelurahan.
Aliyah mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, ponselnya dipenuhi laporan dan protes warga terkait dinamika pemilihan. Setiap pagi, katanya, ia membuka WhatsApp dan mendapati rentetan pengaduan yang menggambarkan tensi di lapangan semakin meningkat.
“Saya itu setiap hari begitu bangun tidur, buka HP, isinya pengaduan, bahkan aksi protes,” ujarnya, Rabu (26/11).
Salah satu laporan yang disorot datang dari wilayah Tamalanrea Jaya, di mana warga disebut tengah menyiapkan petisi dan ancaman boikot sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap proses pemilihan RT/RW.
Situasi tersebut diperburuk oleh maraknya isu di media sosial mengenai dugaan ‘cawe-cawe’ lurah dalam kontestasi pemilihan. Aliyah menegaskan bahwa setiap indikasi keterlibatan lurah harus ditindaklanjuti. Ia meminta Kepala BKPSDM untuk memproses seluruh laporan dan memberikan sanksi kepada oknum yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau terbukti bersalah, harus diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Saya maupun Pak Wali Kota tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan RT/RW. Pemilihan dibiarkan berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia,” tegasnya.
Aliyah memastikan pemerintah kota akan menindaklanjuti seluruh aduan dan melakukan evaluasi terhadap perangkat wilayah agar pemilihan berjalan kondusif dan sesuai prinsip keterbukaan.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Tri Sulkarnain, mengkritik keras kesiapan pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemilihan RT/RW.
Ia menyebut gelombang laporan dari berbagai kelurahan yang masuk kepadanya dan beberapa anggota DPRD Kota Makassar menjadi bukti bahwa persoalan teknis di lapangan jauh dari kata siap.
“Di luar dapil saya, hampir sekota Makassar semua melapor ke saya terkait masalah pemilihan RT/RW ini,” ujarnya dalam rapat gabungan yang membahas Juknis Pemilihan RT/RW, diruang Paripurna gedung sementara DPRD Makassar, Selasa (25/11).
Tri menegaskan bahwa para lurah harus memahami risiko besar dari proses pemilihan yang dilakukan dalam skala kecil di tingkat lingkungan.
“Bapak Ibu Lurah, makin kecil ranah pemilihan, makin besar gesekannya. Kalau mau main-main, silakan, tapi harus siap bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa,” tegasnya.
Ia juga menyinggung adanya potensi lurah mengakomodasi kepentingan tertentu, yang menurutnya justru akan memperkeruh situasi di bawah.
Dalam rapat itu, Tri secara tegas meminta agar pemilihan RT/RW tidak dipaksakan berlangsung sesuai jadwal. Menurutnya, pemerintah kota, terutama perangkat wilayah, belum sepenuhnya siap melaksanakan tahapan teknis. Persoalan paling mendasar muncul dari pendataan.
Ia membandingkan tahapan pendataan dengan proses yang dilakukan KPU, yang memiliki anggaran dan waktu panjang namun tetap menghadapi tantangan akurasi data.
“Apalagi Pjs RT/RW yang disuruh mendata tanpa anggaran beli bensin, tanpa anggaran rokok, tapi didesak harus rampung. Bagaimana caranya? Tolong BPM perhatikan ini,” ucap Tri tegas.
