Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham saat Memberikan Sambutan dalam Agenda Bawaslu Makassar, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan perlunya perombakan total pendekatan pengawasan pemilu guna menjamin demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas.
Hal ini ditegaskan saat ia membuka kegiatan bertema ‘Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Lingkup Bawaslu Kota Makassar’ di Arthama Hotel, Kamis (07/08).
Aliyah menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak di Kota Makassar tidak bisa dilepaskan dari kerja keras dan profesionalisme jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Namun, menurutnya, ke depan sistem pengawasan harus diperkuat secara kelembagaan, lebih berbasis data, dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
“Tanpa pengawasan yang kuat dari Bawaslu, tentu proses pemilu dan pilkada tidak akan berjalan sebaik ini. Tapi kita tidak boleh puas. Kita harus jujur mengevaluasi bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dari hulu ke hilir,” tegas Aliyah.
Ia menyebutkan bahwa kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momen strategis untuk merancang ulang arsitektur kelembagaan pengawas pemilu, termasuk penguatan sumber daya manusia, transparansi internal, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan perilaku pemilih.
Aliyah juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjalin sinergi dengan Bawaslu, KPU, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ia mendorong agar kolaborasi lintas lembaga diperluas, dan ruang partisipasi publik diperbesar.
“Kita ingin demokrasi yang bukan hanya prosedural, tapi juga substantif. Untuk itu, pengawas pemilu tidak cukup hanya menjadi penjaga proses, tapi juga harus menjadi katalisator pendidikan politik warga,” ujarnya.
Aliyah menyampaikan harapan agar kegiatan ini menjadi titik tolak konsolidasi pengawasan pemilu yang lebih progresif dan inklusif di masa mendatang.
“Kita ingin Makassar menjadi contoh kota dengan demokrasi yang tidak hanya hidup di atas kertas, tapi nyata dalam partisipasi, integritas, dan keadilan,” tutupnya.
Diketahui, kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Makassar ini dihadiri oleh 80 peserta dari unsur akademisi, LSM, ormas, NGO, hingga penggiat pemilu. Hadir pula sejumlah tokoh penting, di antaranya Asisten I Pemkot Makassar Andi Muhammad Yasir, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah, Ketua KPU Makassar Muhammad Yasir Arafat, serta dua narasumber nasional: Prof. Dr. Muhammad, M.Si (mantan Ketua Bawaslu RI) dan Abdullah (mantan Ketua Bawaslu Jawa Barat).
Acara ini merupakan bagian dari program strategis Bawaslu Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kapabilitas kelembagaan pengawas pemilu di daerah.
Fokus utamanya adalah membangun pola koordinasi yang lebih terstruktur serta meningkatkan efektivitas dan partisipasi dalam pengawasan.
