Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat Memberikan Sambutan. (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyuarakan perlunya transformasi menyeluruh dalam cara pemerintah daerah mengelola komunikasi publik di era digital.
Hal itu disampaikan saat membuka Pelatihan Komunikasi Digital yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar bekerja sama dengan Meta Asia Pasifik (APAC), di Aston Hotel & Convention Makassar, Rabu (30/07).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Tim Ahli Pemkot Makassar Dara Adinda Kusuma Nasution, perwakilan Meta APAC Imanuel Lamoa, Kadis Kominfo Kota Makassar Muhammad Roem, serta puluhan pejabat dan peserta pelatihan dari berbagai instansi.
Aliyah menekankan bahwa keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola informasi publik di ruang digital masih menjadi isu krusial yang perlu diatasi secara sistematis. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya soal penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan menyusun narasi publik yang inklusif, informatif, dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Komunikasi pemerintah saat ini tidak bisa lagi mengandalkan metode lama. Di ruang digital, kita harus hadir sebagai mitra dialogis, bukan sekadar penyampai informasi satu arah,” tegasnya di hadapan puluhan peserta pelatihan yang terdiri dari kepala SKPD dan aparatur Pemkot Makassar.
Ia menyebut komunikasi digital merupakan tulang punggung pelayanan publik modern, namun belum diiringi kesiapan sumber daya manusia secara merata.
Rendahnya kualitas komunikasi, kata Aliyah, kerap membuat program strategis pemerintah kehilangan daya jangkau, bahkan berujung pada kesalahpahaman publik.
“Komunikasi publik adalah jembatan antara pemerintah dan rakyat. Kalau jembatan itu rapuh atau tidak terbangun dengan baik, maka yang terjadi adalah jarak, bahkan ketidakpercayaan,” ujarnya.
Pelatihan ini, lanjut Aliyah, harus dipahami sebagai langkah awal untuk membentuk ekosistem komunikasi digital yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia pun mengusulkan agar cakupan peserta diperluas, bukan hanya untuk SKPD Pemkot Makassar tetapi juga lintas daerah di Sulawesi Selatan.
“Kalau ingin komunikasi pemerintah menjadi kuat, maka pelatihan semacam ini tidak boleh berhenti di satu atau dua SKPD saja. Harus menyentuh seluruh unit pelayanan hingga ke level kelurahan,” imbuhnya.
Aliyah juga menyoroti tantangan baru yang dihadirkan oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, termasuk penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi opini publik melalui media sosial.
Ia menyebut pemerintah daerah harus sigap membekali aparaturnya dengan kemampuan komunikasi berbasis data dan narasi positif yang mampu melawan arus informasi keliru.
“Jika kita tidak hadir dengan narasi yang kuat, maka ruang digital akan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Aliyah juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Meta sebagai perusahaan teknologi global dalam mendukung penguatan komunikasi publik pemerintah daerah.
Ia menilai kehadiran Meta menjadi indikasi bahwa Kota Makassar mulai dilirik sebagai model pengembangan tata kelola digital di kawasan regional.
“Ini bukan hanya pelatihan biasa, tetapi bagian dari langkah strategis menjadikan Makassar sebagai pusat inovasi komunikasi pemerintahan di Indonesia Timur,” ujarnya.
Aliyah berharap agar hasil pelatihan ini dapat segera ditransformasikan ke dalam kebijakan dan praktik pelayanan publik yang lebih terbuka dan partisipatif.
“Bismillahirrahmanirrahim, Pelatihan Komunikasi Digital resmi saya nyatakan dimulai,” ucapnya.
Pelatihan ini menjadi salah satu respon terhadap tantangan rendahnya literasi digital aparatur sipil negara (ASN), sekaligus upaya meletakkan dasar tata kelola komunikasi yang modern, tangguh, dan berpihak pada kepentingan publik.
