Rapat Penyamaan Persepsi Perencanaan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyusun langkah strategis menghadapi tantangan kepemiluan 2026, termasuk mencermati wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPR.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Penyamaan Persepsi Perencanaan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat yang digelar di Makassar, Kamis (08/01).
Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, mengatakan awal tahun menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat kesiapan jajaran pengawas pemilu. Ia menilai tantangan ke depan tidak ringan, terutama terkait dinamika regulasi dan keterbatasan anggaran.
“Tahun ini tantangannya cukup besar, mulai dari isu pemilihan kepala daerah kembali ke DPR hingga perubahan Undang-Undang Pemilu yang masih berproses. Semua itu harus kita jawab dengan integritas dan kegiatan pencegahan yang kreatif,” ujar Andarias.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulsel lainnya, Saiful Jihad, menegaskan bahwa 2026 merupakan tahun krusial bagi penguatan fungsi pencegahan. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan melemahnya pengawasan.
“Isu Pilkada DPR dan kejelasan pagu anggaran adalah tantangan nyata. Namun ini bisa dijawab dengan menghadirkan agenda-agenda non-budgeter yang tetap berdampak. Aktivitas pencegahan harus terus berjalan, termasuk pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan agar sesuai prosedur,” katanya.
Saiful juga menekankan pentingnya dokumentasi dan penguatan kehumasan sebagai bagian dari membangun kepercayaan publik. Ia meminta seluruh jajaran aktif mendukung kerja-kerja publikasi lembaga.
“Citra Bawaslu di masyarakat dimulai dari kita sendiri. Kerja kehumasan harus diapresiasi dan diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, dalam arahannya mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga semangat kebawasluan di manapun bertugas.
Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, pemahaman rencana strategis, serta pembangunan jejaring di daerah.
“Semangat kebawasluan harus selalu melekat. Perhatikan penguatan kelembagaan, pahami Renstra dan program kerja, serta bangun jejaring dengan pemangku kepentingan di daerah masing-masing,” tegas Mardiana.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan pemilih, termasuk pemilih pemula, warga pindah domisili, hingga masyarakat yang mengalami perubahan status. Selain itu, Mardiana meminta jajaran kembali merawat jejaring pengawas ad hoc sebagai modal penting dalam pengawasan ke depan.
“Kita juga akan melanjutkan program Bawaslu Mengajar sebagai bagian dari edukasi masyarakat. Program ini akan menyasar sekolah, kampus, dan komunitas, dan akan kita duplikasi ke daerah lain,” pungkasnya.
Melalui rapat tersebut, Bawaslu Sulsel menegaskan komitmennya memperkuat program pencegahan dan partisipasi masyarakat secara terarah dan berkelanjutan, sebagai respons atas dinamika regulasi dan tantangan kepemiluan yang terus berkembang.
