Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makassar Tahun 2026 dipastikan mengalami koreksi signifikan setelah Pemerintah Pusat memangkas dana transfer hingga sekitar Rp502 miliar.
DPRD Makassar menegaskan pembahasan anggaran terus dikebut, sembari fokus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan tersebut.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengatakan pembahasan lanjutan setelah penetapan KUA-PPAS telah mulai berjalan dan akan berujung pada penetapan Perda APBD Pokok 2026. Meski Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendapat undangan perjalanan dinas ke Jepang, Supratman memastikan jadwal pembahasan tidak terganggu.
“Batas ketok palu itu tetap 30 November. Setelah pembahasan, rancangan APBD kita serahkan dulu untuk review Inspektorat selama 5 sampai 10 hari. Setelah itu baru kembali masuk ke DPRD untuk finalisasi,” katanya.
“Insyaallah kalau bukan tanggal 29, yah tanggal 30 November kita tetapkan.” tambahnya.
Supratman menjelaskan koreksi APBD memang tidak terhindarkan, namun Pemerintah Kota disebut berhasil menutup sebagian defisit melalui peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak daerah. Dari pemotongan sekitar Rp501 miliar, sekitar Rp200–300 miliar berhasil dikompensasi melalui pendapatan lokal.
“Dana transfer berkurang 500 miliar, tapi Pemerintah Kota menutupi 200 sampai 300 miliar dari amplifikasi PAD,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menambahkan bahwa struktur APBD 2026 masih terus disesuaikan hingga diserahkan ke meja inspektorat dan dilakukan review. Ia menegaskan bahwa PAD dari sektor pajak dan retribusi menjadi tumpuan utama.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pendapatan dari aset yang dipisahkan, terutama yang dikelola Perumda. Pendapatan ini dinilai dapat membantu menutup efisiensi anggaran yang diwajibkan pemerintah pusat.
Jenis pajak yang berpotensi besar mendongkrak pendapatan adalah opsen pajak kendaraan, yang tahun depan diproyeksikan menjadi penyumbang tambahan pendapatan daerah terbesar.
Untuk menyesuaikan kebutuhan fiskal, DPRD menekankan perlunya efisiensi belanja perangkat daerah. Supratman menyebut pos-pos belanja seperti perjalanan dinas, sosialisasi, pengadaan ATK, serta konsumsi rapat menjadi fokus penghematan.
“Belanja-belanja seperti perjalanan dinas, sosialisasi, ATK, makan-minum itu kita tekan. Ini agar visi-misi Bapak Wali Kota yang tertuang dalam RPJMD bisa tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Di tengah koreksi anggaran, proyek pembangunan stadion tetap mendapat ruang dalam APBD 2026. Hasil rapat Badan Anggaran menunjukkan bahwa pembangunan akan dimulai dengan penimbunan dan pekerjaan tiang pancang pada tahun depan sebagai tahap awal program multiyears.
“TAPD menyampaikan pembangunan stadion memungkinkan dianggarkan. Tahun depan masuk penimbunan dan tiang pancang, finishing mungkin tahun 2027,” tutunya.
