Juru Bicara Fraksi PKS, Rezeki Nur, (Dok: Kabar Makassar).KabarMakassar.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025.
Fraksi menilai, turunnya pendapatan daerah seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat basis pendapatan, meningkatkan transparansi pajak, serta mempercepat realisasi belanja pembangunan.
Juru bicara Fraksi PKS, Rezeki Nur, dalam pandangan akhir fraksi menegaskan bahwa langkah antisipasi harus segera dilakukan.
“Dalam perubahan APBD 2025 direncanakan mengalami penurunan, namun kami berharap penggunaan teknologi informasi dan pelayanan prima kepada masyarakat terus ditingkatkan. Sumber-sumber pendapatan seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame wajib dipastikan berjalan maksimal melalui aplikasi yang terus disempurnakan,” ucapnya, salam penyampaian pandangan akhir fraksi melalui zoom, Kamis (04/09).
Menurut PKS, penerapan sistem digital menjadi kunci agar target PAD tidak semakin merosot. Fraksi mendorong penerapan pembayaran non tunai secara menyeluruh, khususnya melalui perluasan penggunaan QRIS. Dengan sistem ini, potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan, sementara transparansi dan akuntabilitas bisa lebih terjamin.
PKS menilai potensi pendapatan Kota Makassar masih sangat besar. Meski dalam proyeksi APBD-P 2025 target PAD menurun, pemerintah dituntut bekerja lebih keras agar realisasinya tetap optimal.
“Penurunan target tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan kinerja. Justru ini harus memacu pemerintah mencari solusi, termasuk inovasi baru dalam menggali sumber pendapatan,” ujar Rezeki Nur.
Fraksi juga memberikan perhatian khusus pada kebijakan perpajakan. Menurut PKS, penolakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah yang berujung gejolak sosial harus menjadi pelajaran penting.
“Pemungutan pajak jangan sampai melanggar aturan dan harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa terbebani tanpa diberikan penjelasan yang memadai,” tegasnya.
Tak hanya mengandalkan pajak, Fraksi PKS menekankan pentingnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah disebut harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penyumbang PAD yang signifikan. Namun, bila target tidak tercapai, pemerintah diminta tidak segan melakukan evaluasi dan pembinaan.
“BUMD harus bekerja profesional dan tidak sekadar menjadi beban anggaran. Target yang dicanangkan pemegang saham harus dipenuhi dengan inovasi dan strategi yang jelas,” tambahnya.
Selain pendapatan, PKS menilai aspek belanja daerah sama pentingnya. Fraksi mendorong percepatan realisasi belanja agar pembangunan tidak kembali tertunda. Apalagi, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dalam jumlah besar kerap muncul akibat keterlambatan penyerapan anggaran.
“Kegagalan pelaksanaan APBD-P berarti hilangnya hak rakyat untuk menikmati pembangunan. Kami mendorong agar belanja dipercepat dan dijalankan lebih baik dibanding periode sebelumnya,” kata Rezeki Nur.
Pada kesempatan itu, PKS juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan APBD-P 2025, baik Wali Kota Makassar, Badan Anggaran DPRD, maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Fraksi menilai pembahasan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan norma yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta ketentuan lain yang berlaku.
“Pelaksanaan APBD akan terus kami kawal agar berjalan transparan. Adapun kekurangan dalam proses pembahasan yang lalu, kami harap tidak terulang dan dapat diperbaiki di masa mendatang,” tutup Rezeki Nur.
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 Kota Makassar resmi disahkan dengan nilai lebih rendah dari target awal.
Total pendapatan daerah ditetapkan Rp4,898 triliun, turun Rp485 miliar atau 9,02 persen dari APBD pokok yang sebelumnya Rp5,384 triliun.
Pemangkasan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini hanya Rp2,1 triliun, berkurang Rp306 miliar dari target semula Rp2,4 triliun. Sedangkan pendapatan transfer masih berada di kisaran Rp2,721 triliun.
Dari sisi belanja, pemerintah kota merencanakan pengeluaran Rp5,128 triliun. Angka ini ikut menyusut Rp555 miliar atau 9,77 persen dari target belanja pokok Rp5,684 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp4,138 triliun, belanja modal Rp980 miliar, dan belanja tak terduga Rp10 miliar.
Kondisi tersebut menimbulkan defisit anggaran Rp230 miliar. Namun, pemerintah menutupinya melalui surplus pembiayaan netto sebesar Rp294,18 miliar dari penerimaan pembiayaan Rp230 miliar dan nihil pengeluaran pembiayaan.
