Kondisi gedung DPRD Makassar usai dibakar massa aksi (Dok : atri KabarMakassar).KabarMakassar.com – Kota Makassar diguncang suasana mencekam pada Jumat malam (29/08) ketika ribuan massa aksi unjuk rasa berujung anarkis dan membakar sejumlah fasilitas publik.
Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani dan Gedung DPRD Sulawesi Selatan menjadi sasaran amukan massa hingga ludes dilalap api.
Seluruh kendaraan yang terparkir, baik roda dua maupun roda empat, ikut hangus terbakar. Puluhan mobil dan motor tak tersisa, begitu pula dengan isi kantor DPRD Makassar yang rata dengan abu.
Ironisnya, kebakaran besar ini terjadi saat Pemerintah Kota dan DPRD tengah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Di tengah situasi darurat ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan bahwa jalannya pemerintahan tidak boleh terhenti. Ia memastikan pembahasan APBD-P akan tetap dilaksanakan meski kantor dewan kini tidak bisa difungsikan.
“Kami tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab. Ini sifatnya sangat mandatori sehingga akan tetap dijalankan,” tegas Appi, Senin (01/09).
Pihaknya akan berkoordinasi dengan DPRD Kota Makassar agar proses pembahasan tetap berlangsung, karena ini menjadi dasar kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Terkait pembangunan kembali gedung DPRD yang hangus terbakar, Appi menekankan hal tersebut tidak bisa ditunda. Menurutnya, rekonstruksi akan segera masuk dalam prioritas belanja daerah, meski membutuhkan pergeseran anggaran.
“Secepatnya harus dilakukan. Ini mandatory sifatnya, jadi pasti akan kita laksanakan. Karena kejadian ini tiba-tiba, tentu akan ada pergeseran anggaran di dalamnya,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat, Appi menyebut pembahasan teknis akan dilakukan awal pekan depan.
“Kita akan lihat, sampai ke sana detilnya akan dibahas hari Senin. Tetapi secara drafting, kita akan buat pos khusus untuk DPRD,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Makassar, Rahmat Mappatoba, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas opsi pemindahan lokasi kerja agar pelayanan dan tugas kelembagaan tidak terhenti.
“Sejumlah fasilitas kantor rusak berat. Kami sedang berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah untuk menentukan alternatif lokasi sementara. Prinsipnya, fungsi kedewanan harus tetap berjalan meski menghadapi kondisi darurat,” ujarnya, Mimggu (31/08).
Rahmat menegaskan, Sekretariat DPRD berupaya mencari lokasi pengganti yang mampu menampung seluruh kebutuhan administrasi, termasuk ruang rapat dan dukungan teknis bagi anggota dewan.
Rahmat menegaskan, Sekretariat DPRD berupaya mencari lokasi pengganti yang mampu menampung seluruh kebutuhan administrasi, termasuk ruang rapat dan dukungan teknis bagi anggota dewan.
“Ini situasi tidak mudah, tapi kami pastikan pelayanan publik tidak boleh berhenti,” tambahnya.
Selain mencari lokasi kerja baru, Sekretariat DPRD juga melakukan pendataan kerugian akibat insiden tersebut. Namun, hingga kini belum ada angka pasti karena proses verifikasi masih berlangsung.
“Inventarisasi akan dilakukan secara transparan, dan hasilnya akan kami sampaikan ke publik setelah selesai,” jelas Rahmat.
