Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere, namun memastikan bahwa langkah penataan baru dapat dilakukan setelah status aset yang masih dimiliki Pelindo memperoleh kejelasan.
Hal itu disampaikan usai menerima kunjungan Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar yang menyampaikan kekhawatiran terkait mandeknya pengelolaan kawasan tersebut, Selasa (18/11).
Pertemuan itu, Fraksi Mulia menyoroti stagnasi penataan TPI Paotere yang selama ini terkendala karena Pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan penuh atas aset yang masih berada di bawah penguasaan Pelindo. Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya pembenahan fasilitas yang menjadi pusat aktivitas nelayan dan bagian dari rantai pasok pangan di Makassar.
Menanggapi hal itu, Munafri atau Appi mengakui bahwa kondisi TPI Paotere saat ini tidak lagi memadai, baik dari sisi kebersihan, kenyamanan pelaku usaha, maupun standar keamanan pangan. Ia menekankan bahwa kawasan tersebut memerlukan intervensi segera agar dapat berfungsi optimal sebagai pusat ekonomi pesisir.
“Kami sangat memahami kebutuhan perbaikan TPI Paotere. Kawasan itu harus layak, bersih, dan sesuai standar karena menyangkut bahan pangan masyarakat,” ungkapnya.
Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pelindo dan pihak terkait lainnya. Ia menyebut bahwa penyelesaian status aset menjadi langkah kunci sebelum renovasi atau penataan dapat dilaksanakan secara resmi.
“Pemerintah Kota siap melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.
Ia berharap proses pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kejelasan status yang memungkinkan Pemkot Makassar masuk dengan anggaran maupun program penataan.
“perbaikan TPI Paotere bukan hanya kebutuhan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada kawasan tersebut,” Pungkasnya.
Sebelumnya, politisi Demokrat dari Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar Ray Suryadi menjelaskan bahwa akar persoalan utama terletak pada status aset TPI Paotere yang sepenuhnya masih dimiliki Pelindo, sehingga Pemerintah Kota tidak dapat melakukan pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas.
“Kami membahas persoalan Tempat Pelelangan Ikan Paotere ini sama sekali tidak bisa dilakukan perbaikan apalagi pembangunan, karena asetnya itu masih sepenuhnya dimiliki oleh Pelindo,” tegas Ray.
Ia mengungkapkan bahwa pada masa lalu Pemkot Makassar dapat mengelola kawasan tersebut melalui skema sewa dengan Pelindo, sehingga TPI sempat dikelola dalam bentuk UPT. Namun, sejak masa sewa itu terhenti pada tahun 1997, seluruh kewenangan kembali ke Pelindo dan membuat pedagang kehilangan kepastian.
Situasi itu kembali menimbulkan kendala pada tahun 2023, ketika DPRD Makassar mendorong rehabilitasi TPI Paotere. Proses tersebut justru berujung menjadi temuan hukum pada tahun 2024, karena dianggap melakukan intervensi terhadap aset non-Pemkot.
Ray menegaskan bahwa di balik semua polemik aset, TPI Paotere tetap memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, menurutnya, pendapatan dari UPT Paotere konsisten melebihi Rp1 miliar per tahun dan lebih besar dibanding pendapatan PD Terminal.
“Ini salah satu PAD yang sifatnya optimal dan konsisten setiap tahun lebih dari Rp1 miliar. Tapi fasilitasnya tetap tidak layak. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Tidak adil bagi masyarakat di sana,” kata Politisi Demokrat itu.
