Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat Kunjungan Rombongan Komisi IX DPR RI, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus menegaskan komitmennya dalam menekan angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menyampaikan keberhasilan itu di hadapan rombongan Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Kamis (25/09).
Dalam pemaparannya, Appi menyebut, sejak 2021 Pemkot Makassar fokus menggarap program vokasi, pelatihan keterampilan, dan penguatan ekonomi kreatif. Upaya itu, kata dia, berhasil menurunkan tingkat pengangguran dari sekitar 15 persen pada 2021 menjadi 9,7 persen di tahun 2025.
“Alhamdulillah, ini buah dari kolaborasi. Kami bersama BBPVP dan berbagai pihak telah menyediakan ruang pelatihan, termasuk bagi warga kepulauan, sehingga mereka tidak hanya mencari kerja tetapi juga bisa mandiri,” ujar Appi.
Appi memberi apresiasi atas dukungan Komisi IX, terlebih karena Aliyah pernah duduk di komisi tersebut sebelum menjadi Wakil Wali Kota. Pengalaman itu, menurutnya, membantu menjembatani kerja sama pusat-daerah di bidang ketenagakerjaan.
Leboh lanjut, Appi menjelaskan salah satu terobosan yang dipaparkan Appi adalah pembangunan Makassar Creative Hub di 15 kecamatan. Fasilitas ini ditujukan untuk mengembangkan kreativitas anak muda, dengan menggandeng mitra global seperti Apple Academy dan Netflix.
“Makassar Creative Hub menjadi jalan keluar meningkatkan kemampuan, melahirkan talenta baru di bidang digital, seni, dan teknologi. Inilah ekosistem ekonomi kreatif yang kami bangun,” tegas Appi.
Selain itu, ia memaparkan posisi Makassar sebagai kota dagang dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. “Kami tidak punya sumber daya alam besar, tapi potensi perdagangan, jasa, dan konstruksi terus kami maksimalkan,” jelasnya.
Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur terus menjadi magnet urbanisasi. Appi menegaskan, tantangan itu harus dijawab dengan penyediaan solusi nyata di sektor ketenagakerjaan.
“Dengan dukungan Komisi IX, pemerintah pusat, dan semua pihak, kami yakin Makassar bisa menghadirkan tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan, Pemkot Makassar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencetak tenaga kerja terampil dan kompetitif. Ia menyoroti pentingnya pelatihan adaptif sesuai kebutuhan industri.
“BBPVP Makassar sangat strategis, bukan hanya memberi keterampilan teknis tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Kami ingin generasi muda punya daya saing, baik di pasar kerja nasional maupun global,” tutur Aliyah.
Komisi IX DPR RI dr. Putih Sari menegaskan pentingnya BBPVP sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja di Indonesia Timur.
“Kami ingin memastikan lulusan pelatihan tidak hanya siap masuk industri tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” ujar Putih Sari.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPR RI adalah memastikan program vokasi berjalan efektif. “Jika pelaksanaan sudah baik, tentu perlu ditingkatkan. Namun bila masih ada kendala, kami siap mencari solusi bersama,” tegasnya.
Diketahui, Komisi IX membagi kunjungan ke tiga wilayah diantaranya Makassar, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam mengawasi langsung kondisi balai latihan kerja di berbagai daerah.
