Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, menegaskan sikap tegasnya dalam memperbaiki pola belanja pemerintah daerah.
Ia menyoroti praktik kongkalikong antara oknum SKPD dengan vendor yang kerap terjadi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Sorotan tersebut disampaikan Appi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta tindak lanjut SPI 2024 yang digelar di Ruang Sipakalebbi, Kamis (28/08).
Rapat tersebut menghadirkan Tim KPK RI, Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretaris Daerah, seluruh kepala SKPD, hingga camat se-Kota Makassar.
Appi menekankan bahwa uang negara harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Untuk itu, ia menggagas langkah preventif dengan menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD. Mekanisme ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan sejak awal serta mencegah penyimpangan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
“Saya mau setiap OPD ditempatkan satu orang Inspektorat yang mengaudit secara berkala. Supaya laporan kegiatan bisa tercatat sejak awal dan mudah direkonsiliasi,” tegasnya.
Appi juga mengkritisi kecenderungan SKPD yang membesarkan kegiatan dengan melibatkan vendor secara berlebihan meski anggaran belanja kecil. Menurutnya, praktik tersebut justru membuka celah terjadinya kongkalikong, di mana kerja sama hanya berujung pada bagi-bagi keuntungan tanpa relevansi pada peningkatan kinerja.
“Inilah yang sering jadi masalah. Anggaran kecil tapi dipaksakan melibatkan banyak vendor, akhirnya lebih besar habis untuk bagi-bagi keuntungan dibanding hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Terkait PBJ, Appi menegaskan bahwa standarisasi pekerjaan dan kualitas rekanan harus menjadi prioritas utama. Ia menekankan agar rekanan yang dipilih benar-benar mampu menghasilkan produk maupun layanan yang berkualitas, bukan sekadar formalitas administratif.
“Standarisasi pekerjaan dan rekanan ini harus benar-benar berkualitas. Supaya hasil belanja pemerintah tidak hanya selesai di atas kertas, tapi memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Tak hanya soal vendor, Appi juga memperingatkan agar pejabat tidak mudah membuat komitmen di luar pekerjaan resmi. Komitmen yang tidak jelas, kata dia, hanya akan menghambat jalannya program karena tidak memiliki dasar hukum maupun kepastian anggaran.
“Kalau ada komitmen di luar pekerjaan resmi, itu justru jadi penghambat. Program jadi mandek karena tidak ada dasar yang jelas,” tegasnya.
Lebih jauh, Appi menilai bahwa integritas pejabat tidak hanya tercermin dalam pekerjaan, tetapi juga dalam gaya hidup. Ia menyinggung perilaku hidup berlebihan, termasuk dalam penampilan, bisa menjadi contoh buruk yang ditiru bawahan.
Bahkan, ia mencontohkan hal sederhana seperti penggunaan sepatu seragam agar tidak menimbulkan kesan saling berkompetisi dalam gaya hidup.
“Sederhana saja, jangan berlebihan. Karena integritas juga tercermin dari sikap hidup kita sehari-hari,” katanya.
Appi berharap pelaksanaan SPI tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi momentum memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi di Makassar.
“Survei penilaian integritas ini sangat penting. Kita harus memastikan bahwa uang negara benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” pungkasnya.
