Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga saat Bertemu dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Kinerja keuangan PT BPR Kota Makassar Perseroda sepanjang tahun buku 2024 menunjukkan capaian positif dari sisi aset, namun dibayangi oleh tingginya biaya operasional yang melampaui target.
Hal ini terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (28/07).
Direktur Utama PT BPR Kota Makassar Perseroda, Ir. Qurani Masiga, menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit dalam forum tersebut.
Ia memaparkan bahwa total aset perusahaan per 31 Desember 2024 mencapai Rp25,947 miliar, atau setara 199,9% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perusahaan (RKP) yaitu Rp23,738 miliar.
“Angka ini menunjukkan bahwa dari sisi aset, perusahaan telah melampaui ekspektasi. Realisasi aset hampir menyentuh dua kali lipat dari target awal,” jelas Qurani dalam paparannya.
Namun demikian, pencapaian dari sisi pendapatan dan efisiensi operasional masih menjadi tantangan. Qurani mengungkapkan bahwa pendapatan operasional sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp3,234 miliar, yang berasal dari aktivitas pembiayaan, jasa, dan kegiatan perbankan lainnya.
Di sisi lain, beban operasional membengkak hingga Rp3,8 miliar, atau naik Rp1,3 miliar dari proyeksi semula sebesar Rp2,5 miliar. Selisih yang cukup besar ini turut menekan margin laba perusahaan.
“Meski beban operasional meningkat cukup tajam, kami tetap mencatatkan laba buku sebesar Rp225 juta untuk tahun 2024. Angka ini menjadi dasar dalam pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan laba bersih setelah pajak,” ujar Qurani.
Laba buku tersebut mencerminkan sisa keuntungan setelah dikurangi seluruh beban operasional, depresiasi, dan provisi risiko, sebelum dikurangi pajak. Laba ini mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun terakhir, namun dinilai masih sehat di tengah tekanan biaya yang meningkat.
Dalam rapat tersebut, RUPS juga mengagendakan pembahasan tambahan mengenai penyempurnaan struktur direksi dan dewan pengawas. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, evaluasi atas penghasilan jajaran manajemen turut masuk dalam agenda utama.
Sementara itu, Wali Kota Makassar sekaligus pemegang saham pengendali, Munafri Arifuddin alias Appi, turut menyoroti angka-angka tersebut.
Ia menyambut baik capaian aset dan laba, namun menegaskan bahwa tingginya beban operasional harus menjadi perhatian serius ke depan.
“Dari sisi aset, perusahaan menunjukkan progres yang baik. Tapi kita juga harus lihat bahwa biaya operasional mencapai Rp3,8 miliar, melebihi rencana awal sebesar Rp2,5 miliar. Ini perlu dievaluasi,” ujar Appi.
Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR Kota Makassar tidak hanya bertugas menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga harus berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Appi meminta agar jajaran direksi segera menyusun strategi yang berfokus pada efisiensi biaya, optimalisasi pendapatan, dan transformasi digital.
Ia menilai bahwa inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM adalah dua faktor kunci untuk menekan pengeluaran tanpa mengorbankan produktivitas.
“Jika tahun ini biaya operasional naik 52% dari rencana, maka tahun depan harus ada koreksi. Strategi digitalisasi dan efisiensi wajib dijalankan agar tren ini tidak berulang,” tegas Appi.
Dengan realisasi aset yang meningkat dan laba yang masih tercatat positif, Pemkot Makassar berharap PT BPR dapat membalikkan tekanan biaya menjadi peluang melalui manajemen yang lebih disiplin dan inovatif.
“Ke depan, saya harap perusahaan ini bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Pemkot, baik dari sisi PAD maupun pelayanan keuangan kepada masyarakat,” tutup Appi.
