Lurah Kota Makassar yang Baru, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyoroti rendahnya tingkat literasi keuangan di daerah dan mendorong percepatan edukasi finansial bagi aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat hingga tingkat kelurahan.
Ia menilai peningkatan kemampuan mengelola keuangan harus dimulai dari internal pemerintahan agar tata kelola anggaran publik makin efisien dan berdampak luas.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih ada kesenjangan pemahaman antara akses terhadap produk keuangan dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya.
“ASN dan aparatur di tingkat kelurahan harus menjadi contoh dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan bukan sekadar paham menabung, tapi juga bagaimana mengatur pengeluaran, menghindari utang konsumtif, serta menggunakan produk keuangan secara bijak,” tegas Aliyah dalam pertemuan dengan jajaran Sulawesi Mandiri PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (07/10).
Dalam audiensi tersebut kata Aliyah, pihak BPR menyampaikan rencana sosialisasi literasi dan edukasi keuangan bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar serta komitmen menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat.
Sehingga pihak Pemkot Makassar menyambut positif rencana tersebut dan meminta agar kegiatan ini tidak hanya menyasar ASN di kantor, melainkan juga 153 lurah yang baru dilantik dan kini tengah menjalani pelatihan kepemimpinan.
“Saya ingin agar literasi keuangan juga diberikan kepada seluruh lurah. Saat ini mereka sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan, dan ini momentum yang tepat untuk memperkuat kemampuan pengelolaan anggaran publik di tingkat kelurahan,” ujar Aliyah.
Aliyah menekankan bahwa banyak masalah keuangan di tingkat daerah, seperti keterlambatan realisasi program, penyalahgunaan dana kegiatan, hingga ketidakteraturan administrasi, bersumber dari minimnya literasi finansial aparatur. Karena itu, ia mendorong agar pelatihan literasi menjadi program berkelanjutan di lingkungan ASN Pemkot Makassar.
Selain soal literasi, Aliyah juga menyoroti penyaluran dana CSR perbankan agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau proyek jangka pendek. Ia meminta agar alokasi dana CSR diarahkan ke program produktif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah padat dan berpendapatan rendah.
“CSR harus menyentuh masyarakat akar rumput, bukan sekadar formalitas. Kita ingin bantuan dari dunia usaha benar-benar memperkuat ekonomi warga di kelurahan,” tegasnya.
Aliyah menambahkan, Pemkot Makassar terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan lembaga keuangan yang berkomitmen meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Ia menilai, peningkatan kemampuan mengelola keuangan pribadi dan publik juga dapat membantu pemerintah menekan angka pinjaman online ilegal, yang masih menjadi masalah sosial di perkotaan.
“Kita ingin ASN dan masyarakat tidak lagi terjebak dalam pinjaman online. Dengan pemahaman keuangan yang baik, mereka bisa lebih mandiri dan terhindar dari praktik keuangan yang merugikan,” tambahnya.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan dapat memperkuat upaya peningkatan literasi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Makassar.
Audiensi ini turut dihadiri Kepala BPKAD Makassar Muh. Dakhlan, Kabid Mutasi BKPSDM Darus Moeslim, Kabag Kerjasama Andi Zulfitra Dianta, Analis Kebijakan Ahli Muda Muhammad Hamzah, dan Kabag Umum Firnandar Sabara.
Dari pihak Sulawesi Mandiri BPR hadir Direktur Utama Sepry Marenden, Direktur Kepatuhan Ferdinan Chandra Rante Rukka, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Hikmah Sruni Arifin, serta Legal dan Remedial Muh. Rosyidi Iqbal Said.
