Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Gowa, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 akan tetap berorientasi pada pelayanan publik, meskipun tekanan fiskal semakin kuat pada tahun anggaran mendatang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, saat memberikan tanggapan resmi pemerintah daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Gowa di Rapat Paripurna, Selasa (25/11).
Darmawangsyah menyebut RAPBD 2026 disusun dalam kondisi fiskal yang terbatas, namun fokus pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 tetap menjadi pegangan utama. Ia menegaskan bahwa belanja daerah harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita,” tegasnya.
Ia mengapresiasi seluruh Fraksi DPRD Gowa yang telah memberikan pandangan, kritik, dan masukan konstruktif terhadap penyusunan anggaran. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi. Semoga amanah yang kita jalankan bersama dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Pemkab Gowa memastikan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama dalam struktur RAPBD 2026. Pemerintah juga menindaklanjuti secara detail masukan dari masing-masing Fraksi.
Terhadap masukan Fraksi PPP, Darmawangsyah menegaskan bahwa penguatan anggaran kesehatan dan penajaman data warga kurang mampu menjadi perhatian mutlak pemerintah.
Untuk Fraksi NasDem, Pemkab Gowa mendukung optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan penyempurnaan regulasi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
“Digitalisasi dan penyempurnaan regulasi adalah kunci untuk mengoptimalkan PAD di tengah tantangan fiskal,” jelasnya.
Masukan Fraksi PAN terkait keselarasan APBD dengan RPJMD, efisiensi belanja, serta perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, UMKM, dan infrastruktur, dijanjikan akan dibahas secara mendalam bersama Komisi dan Banggar.
“Seluruh poin penting dari Fraksi PAN, mulai dari keselarasan APBD–RPJMD hingga penguatan UMKM, akan kami bahas secara spesifik,” tegas Wabup.
Pemkab Gowa juga menyambut baik perhatian Fraksi Golkar terkait efektivitas belanja publik di tengah tekanan fiskal. Begitu pula masukan Fraksi Gowa Sejahtera tentang transparansi anggaran dan penguatan program pertanian terpadu yang dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Kami akan memastikan efektivitas belanja publik berfokus pada sektor prioritas, sejalan dengan perhatian Fraksi Golkar,” kata Darmawangsyah.
Ia turut menanggapi analisis Fraksi Demokrat terkait tekanan fiskal dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas layanan masyarakat. Sementara itu, pandangan Fraksi Gerindra mengenai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan anggaran juga sepakat akan ditingkatkan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah dan DPRD memiliki kesamaan pandangan mengenai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan,” simpulnya.
Darmawangsyah menekankan bahwa RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen belanja, tetapi instrumen pembangunan yang harus menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Dengan dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, keterbatasan fiskal dapat diimbangi dengan inovasi dan efisiensi. Kami berkomitmen memastikan APBD 2026 benar-benar mencerminkan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Gowa Sejahtera, Sulfiadi, menyampaikan dukungan agar Ranperda APBD 2026 dilanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ia menilai tantangan fiskal tahun 2026 semakin berat akibat penurunan dana transfer pusat, sehingga transparansi dan ketepatan sasaran belanja menjadi keharusan.
“APBD 2026 harus menjadi instrumen efektif dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan, dan layanan dasar,” tegas Sulfiadi.
