Suasana Rapat Pembahasan Badan Anggaran Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026, (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menyoroti penurunan drastis anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada rancangan anggaran tahun 2026.
Pemangkasan yang mencapai 50 persen itu dinilai dapat berdampak langsung terhadap pelayanan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Data perbandingan menunjukkan bahwa alokasi anggaran Dinas PU dalam APBD Pokok 2025 tercatat sekitar Rp1 triliun, namun pada proyeksi anggaran 2026 hanya tersisa sekitar Rp500 miliar. Penurunan ini disebut sebagai salah satu yang paling signifikan dalam struktur anggaran pemerintah kota.
Anggota Banggar DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, menyampaikan kekhawatirannya dalam pembahasan anggaran. Ia menilai pemangkasan tersebut bukan hanya akan memengaruhi kinerja Dinas PU, tetapi juga bisa menimbulkan reaksi negatif di tengah masyarakat.
“Penurunan anggaran yang begitu signifikan ini cukup mengkhawatirkan. Masyarakat kita itu yang paling pertama dilihat adalah pekerjaan infrastrukturnya. Kalau Dinas PU mengalami pengurangan terlalu besar, ini bisa membuat masyarakat kaget,” tegas Hartono dalam rapat pembahasan, Kamis (27/11).
Menurutnya, anggaran Dinas PU sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dasar warga, mulai dari penanganan banjir, perbaikan jalan, hingga pembenahan drainase. Karena itu, ia menilai bahwa penurunan alokasi sebesar 50 persen berpotensi menghambat program-program yang selama ini menjadi fokus utama pemerintah kota.
Hartono juga menyinggung kemungkinan adanya recharge atau pengembalian anggaran oleh OPD terkait pada tahun-tahun sebelumnya, yang kemudian masuk menjadi SILPA, sehingga memengaruhi pola penganggaran tahun berikutnya.
Meski memahami keterbatasan fiskal pemerintah kota, Hartono meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap mampu menjaga prioritas belanja pada sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Kalau pun pengalokasian ini tidak bisa lagi mengubah nilai yang ada, minimal diarahkan lebih besar pada belanja modal yang signifikan menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena anggaran kita ini terbatas dan sebagian besar terserap di belanja pegawai,” jelasnya.
Ia menegaskan, alokasi anggaran yang sangat terbatas harus disalurkan secara tepat pada program prioritas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik.
“Saya berharap anggaran yang ada dialokasikan secara signifikan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat penanggulangan banjir, perbaikan jalan, drainase yang secara nyata bisa dilihat dan dirasakan,” tambah Hartono.
Banggar DPRD menilai penting bagi Pemkot Makassar untuk mengevaluasi kembali arah kebijakan anggaran sektor infrastruktur, agar penurunan alokasi bagi Dinas PU tidak menurunkan kualitas pelayanan maupun menghambat penyelesaian masalah dasar perkotaan.
Dengan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat dan tantangan kota yang semakin kompleks, DPRD berharap pemerintah tidak menjadikan sektor ini sebagai ruang pemangkasan utama, tetapi sebagai prioritas pembangunan yang harus tetap dijaga.
