Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat sorotan terkait lambatnya proses transformasi digital di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD).
Laporan perwakilan Bank Indonesia dari puluhan OPD yang semestinya sudah bergerak menuju tata kelola berbasis sistem terintegrasi, transparan, dan efisien, hanya dua OPD yang tercatat benar-benar menerapkan digitalisasi secara penuh.
Kondisi tersebut membuat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi, mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar.
Langkah ini menandai titik awal perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan kota, yang selama ini masih banyak bergantung pada sistem manual yang rawan kesalahan dan memperlambat pelayanan publik.
“Kita akan membuat tim percepatan di semua OPD, agar tahun depan semuanya sudah ditransformasikan menjadi digital,” tegas Appi saat menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Anggaran 2025 di Hotel Novotel Grand Shayla Makassar, Senin (17/11).
Appi tidak menutupi kekecewaannya. Ia menilai sebagian besar OPD masih menyepelekan pentingnya digitalisasi, padahal transformasi digital bukan sekadar penggunaan aplikasi, tetapi menyangkut efisiensi, keakuratan data, pengendalian keuangan, hingga peningkatan akuntabilitas.
“Digitalisasi itu bukan hanya aplikasi. Ini soal efisiensi pekerjaan. Yang tadinya butuh satu hari, bisa dipangkas. Pembayaran Rp200 ribu jadi Rp20 ribu. Pendapatan tercatat, pengeluaran terkontrol,” ujarnya.
Ia menggambarkan bagaimana sistem manual yang masih digunakan sebagian OPD menimbulkan persoalan berulang, mulai dari catatan pensil, pulpen, hingga laporan yang berbeda-beda. Situasi ini, menurutnya, semakin menyulitkan proses pemeriksaan baik internal maupun eksternal.
Setelah tim percepatan digitalisasi terbentuk, setiap OPD akan diberi target serta jadwal implementasi yang wajib dipatuhi. Appi menegaskan bahwa mekanisme sanksi akan diberlakukan bagi OPD yang tetap lambat beradaptasi.
“Pastinya ada target, dan harus jalan. Kalau masih ada OPD yang tidak menerapkan digitalisasi, ada sanksi,” tegasnya.
Appi juga menyinggung rendahnya budaya digital di kalangan ASN, termasuk penggunaan mobile banking yang disebutnya masih sangat minim diperkirakan hanya sekitar 30 persen.
Ia mengingatkan bahwa pemerintahan modern tidak bisa lagi bertumpu pada sistem lama yang rentan manipulasi, terutama dalam pengelolaan keuangan.
“Semua harus elektronik dan tercatat. Tidak perlu lagi cari-cari kertas yang hilang kalau ada pemeriksaan,” ujar mantan CEO PSM Makassar itu.
Ia menegaskan bahwa perubahan tidak akan terjadi jika hanya mengikuti alur lama yang terlalu lambat.
“Kalau kita ikut alurnya seperti sekarang, digitalisasi tidak akan pernah maksimal. Harus dipaksa, karena tidak ada jalan lain,” ujarnya.
Appi meminta seluruh camat dan kepala SKPD yang hadir untuk menyimak materi digitalisasi dengan serius. Ia yakin banyak pengetahuan baru yang bisa mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih modern, terukur, dan efisien.
“Kita harus dorong digitalisasi secara menyeluruh agar pendapatan tidak menurun dan belanja tidak tersendat,” pungkasnya.
