Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah di Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu, (Dok: Ist).KabarMakassar.com – Penguatan kelembagaan pengawas pemilu kembali menjadi sorotan utama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan.
Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menegaskan bahwa penguatan tersebut merupakan tahapan strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan lebih berkualitas.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto bekerja sama dengan Komisi II DPR RI di Valentine’s Hotel Jeneponto, Senin (25/08).
Menurut Alamsyah, kegiatan semacam ini bukan hanya agenda seremonial, melainkan ruang dialog kritis yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat.
“Penguatan kelembagaan ini kami maknai sebagai proses pembelajaran sekaligus sarana mendengar masukan langsung dari publik. Fokus evaluasi kita meliputi empat pilar penting: penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, serta sistem penyelenggaraan itu sendiri,” jelasnya.
Alamsyah menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat ikut aktif memberi masukan. Tanpa keterlibatan publik, strategi pengawasan pemilu berisiko tidak menyentuh akar persoalan.
“Kami sangat berharap peserta memberikan pandangan yang komprehensif. Dari sinilah kita bisa merumuskan langkah konkret memperkuat kelembagaan Bawaslu di masa mendatang,” tambahnya.
Langkah evaluasi ini dinilai penting, terlebih setelah penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang masih menyisakan sejumlah catatan, mulai dari profesionalitas penyelenggara, integritas peserta, hingga partisipasi pemilih. Dengan forum semacam ini, Bawaslu berharap dapat merumuskan pola pengawasan yang lebih responsif terhadap potensi kerawanan pemilu, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Kegiatan di Jeneponto ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Tercatat 76 peserta hadir mewakili berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, perwakilan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, organisasi kemahasiswaan, ormas, media, hingga NGO.
Komposisi peserta tersebut menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa hanya bertumpu pada lembaga pengawas, melainkan perlu dukungan kolektif.
Bagi Jeneponto, keterlibatan lintas sektor ini menjadi modal penting. Kabupaten dengan basis sosial yang heterogen ini sering disebut sebagai barometer dinamika politik di wilayah selatan Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, hasil forum ini tidak hanya relevan bagi Bawaslu Jeneponto, tetapi juga memberi kontribusi strategis bagi Bawaslu Sulsel dalam menyusun peta pengawasan yang lebih efektif.
Alamsyah juga menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa tumbuh jika pengawas pemilu kuat dan masyarakat turut mengambil peran.
“Semua saran yang muncul di forum ini akan kami jadikan bahan rumusan strategi ke depan. Semakin kuat kelembagaan kita, semakin tinggi pula kualitas demokrasi yang bisa kita hadirkan,” pungkasnya.
