Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, (Dok: Sinta Kabar Makassar).KabarMakassar.com – Pemerintah Kota Makassar resmi memangkas belanja daerah sebesar Rp555 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Meski demikian, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) memastikan pemangkasan tersebut tidak akan menggoyahkan jalannya program-program prioritas.
Appi menegaskan, arah kebijakan fiskal Pemkot tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Pengurangan belanja tidak boleh menggeser program utama. Pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau tetap menjadi fokus kami,” kata Appi saat rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara virtual dari Balai Kota, Rabu (03/09).
Menurutnya, sejumlah agenda strategis seperti Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, penguatan UMKM, Makassar Creative Hub, urban farming, dan perbaikan tata kelola pemerintahan, juga tetap berjalan sebagaimana direncanakan.
“Kami menajamkan program prioritas agar setiap rupiah belanja benar-benar memberi dampak nyata,” tegasnya.
Appi menjelaskan, pemangkasan belanja tidak lepas dari penyesuaian pendapatan daerah. Target pendapatan yang semula Rp5,384 triliun, kini terkoreksi menjadi Rp4,898 triliun atau turun Rp485 miliar (9,02%).
Koreksi ini dilakukan setelah evaluasi realisasi semester I 2025 dan proyeksi capaian hingga akhir tahun.
“Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi riil, sehingga target bisa terukur,” ujarnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat mengalami penurunan cukup dalam, dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun atau berkurang Rp306,7 miliar (12,35%).
Appi mengakui, salah satu penyebab utama adalah kebijakan subsidi listrik 50% dari pemerintah pusat yang berimbas pada Pajak Penerangan Jalan (PBJT).
“Selain itu, penyesuaian opsen PKB-BBNKB di tingkat provinsi dan rasionalisasi retribusi pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas ikut menekan pendapatan daerah,” tambahnya.
Pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga turun Rp179,1 miliar (6,18%), dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun.
“Penyebabnya berasal dari pengurangan komponen bagi hasil pajak, hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel,” ungkapnya.
Dengan koreksi pendapatan tersebut, belanja daerah pada APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp5,128 triliun, dari sebelumnya Rp5,684 triliun. Appi menyebut efisiensi dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu layanan utama.
“Belanja operasi turun tipis Rp28 miliar. Yang paling signifikan adalah belanja modal, turun Rp496 miliar atau sepertiga lebih. Ada program yang terpaksa ditunda, termasuk pembangunan solar panel, motor sampah listrik, serta revitalisasi kawasan Karebosi,” jelasnya.
Belanja tak terduga juga dipangkas besar-besaran dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar. Meski demikian, Appi menegaskan Pemkot tetap menjaga kesiapan anggaran untuk kebutuhan darurat.
“Ini bagian dari arahan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD. Prinsipnya, defisit harus terkendali, tapi kebutuhan pokok masyarakat jangan sampai dikorbankan,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,2 miliar, turun 23,25% akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan audit BPK RI. Pemkot Makassar, kata Appi, tidak berencana mengambil pinjaman maupun menambah penyertaan modal BUMD tahun ini.
“Fokus kami restrukturisasi organisasi dan menyiapkan dasar pemberian modal agar lebih produktif tahun depan,” terangnya.
Menutup penjelasannya, Appi menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi-fraksi DPRD. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD sangat bergantung pada kerja sama eksekutif dan legislatif.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan DPRD agar masyarakat tetap merasakan manfaat dari setiap kebijakan,” pungkasnya.
