Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih terkait isu temuan pelanggaran standar mutu beras premium di pasaran (Dok : Ist).KabarMakassar.com — Presiden Prabowo Subianto secara tiba-tiba mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Rabu malam (30/07), menyusul dugaan pelanggaran serius dalam tata niaga dan kualitas beras di Indonesia.
Pertemuan itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Bapissus Aris Marsudiyanto, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Isu utama dalam pertemuan tersebut terkait temuan ratusan merek beras premium dan medium yang tidak sesuai dengan standar pemerintah. Manipulasi kandungan beras, termasuk tingginya kadar patahan (beras pecah), menjadi perhatian serius Prabowo.
Presiden Prabowo secara tegas menegakkan aparat penegak hukum untuk bertindak. Sesuai arahannya, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangannya usai rapat mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras yang beredar di pasar, sebanyak 212 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi standar mutu pemerintah.
“Broken-nya ada yang mencapai 30, 35, 40 bahkan 50 persen. Ini tidak sesuai standar,” ujar Amran.
Amran menyebut hasil investigasi ini telah dikonfirmasi ulang bersama pihak kepolisian dan kejaksaan.
“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum membenarkan semua yang tidak sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Presiden Prabowo, kata Amran, memberi arahan langsung agar pelanggaran ini segera ditindak.
“Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagiArahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” ungkapnya.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar, Kementerian Pertanian menyiapkan cadangan beras dan memperkuat intervensi pasar.
“Kami siapkan 1,3 juta ton beras SPHP dan 360 ribu ton untuk bansos. Total 1,5 juta ton siap didistribusikan ke seluruh wilayah,” jelas Amran.
Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga beras di tengah sorotan terhadap praktik pengoplosan dan penurunan kualitas beras premium yang meresahkan masyarakat.
Sebelumnya, Perum Bulog telah menegaskan tidak akan mentolerir praktik pengoplosan beras yang melanggar ketentuan mutu dan kemasan.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, dalam keterangannya di Makassar, Rabu (30/07).
Menurut Febby, istilah oplosan dalam dunia perberasan memang bisa dimaknai sebagai bentuk pencampuran atau mixing yang netral, namun menjadi masalah jika dilakukan tanpa memperhatikan standar mutu dan transparansi. Dalam konteks itu, kata dia, Bulog mengambil sikap tegas.
“Ya tentunya dengan kondisi ini kita tidak mentolerir para pengusaha ataupun siapapun yang melakukan pengoplosan dengan diksi negatif. Karena oplosan ini kalau kita lihat ada juga arti dari pencampuran. Tapi, kalau tidak sesuai aturan dan menyesatkan konsumen, itu tidak bisa diterima,” ujar Febby.
Ia menegaskan bahwa dalam setiap proses distribusi pangan, Bulog menjunjung prinsip standar utuh yakni konsistensi antara label kemasan dan kualitas isi. Ini artinya, jika beras dikemas sebagai produk premium, maka isinya pun harus memenuhi standar premium sesuai regulasi.
“Kalau untuk preferensi konsumen, sepanjang dia tidak keluar dari standar utuh, dalam satu kemasan itu harus dipatuhi. Misalnya kemasannya premium, ya isinya harus premium. Jangan sampai isinya di bawah itu,” tegasnya.
Bulog juga menekankan pentingnya edukasi dan pengawasan berlapis dalam rantai produksi hingga distribusi. Febby mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh unit produksi dan distribusi Bulog untuk menjalankan protokol mutu secara ketat.
“Kalau memang ada yang nggak sesuai, kita tarik. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita coba mitigasi itu semua dengan memberitahu kepada seluruh bagian produksi Bulog untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan,” ujarnya.
