Bencana Alam di Sumatra Utara (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk lebih tegas memberikan peringatan kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait meningkatnya risiko bencana ekologis di berbagai wilayah.
Menurut Dini, peringatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan, melainkan sebagai instrumen penguatan kesiapsiagaan nasional.
“Peringatan ini bukan untuk menyalahkan pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional,” ujar Dini dilansir dari laman resmi Fraksi NasDem DPR RI, Sabtu (29/11).
Dini menjelaskan bahwa BNPB memiliki mandat strategis dalam koordinasi dan pembinaan kebencanaan. Karena itu, ketika ada tanda-tanda kebijakan daerah yang berpotensi memperburuk kerawanan bencana, BNPB harus segera mengeluarkan peringatan dini agar pemda melakukan koreksi tata kelola.
Menurutnya, kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan dapat memicu bencana ekologis yang seharusnya dapat dicegah.
Ia mendorong BNPB memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan berbasis data, termasuk penggunaan citra satelit, radar cuaca, dan pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan, potensi longsor, hingga ancaman banjir.
Selain itu, ia meminta BNPB mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menggabungkan informasi dari BMKG, KLHK, serta dinas daerah agar risiko dapat dipetakan secara real time.
“BNPB jangan hanya mengingatkan tentang cuaca ekstrem, tetapi juga kondisi DAS, perubahan morfologi sungai, atau pembukaan lahan yang membahayakan,” tegasnya.
Dini menilai bahwa pemda juga harus mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan, khususnya di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem. Menurutnya, bencana ekologis merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan tata ruang yang tidak berkelanjutan.
“Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kita semakin rentan,” tambahnya.
Dini menegaskan bahwa bencana bukan sekadar fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan ruang yang tidak optimal. Ia menilai bahwa perbaikan tata kelola hulu, perlindungan kawasan resapan, dan penguatan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) tidak dapat ditunda lagi.
“Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola DAS tidak bisa ditunda lagi,” tutupnya.
