Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025, (Dok: Ist).KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmen penuh dalam mendukung keberhasilan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 yang digulirkan pemerintah pusat untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan rendah.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi BSU yang digelar di Kantor Pos Indonesia Cabang Utama Makassar, Sabtu (26/07).
Dalam agenda yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar menekankan bahwa program BSU harus dipahami sebagai kebijakan strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, bukan semata bentuk bantuan jangka pendek.
“Program ini bukan sekadar bantuan sementara. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli dan stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga pekerja,” ujar Appi nama karibnya.
Menurutnya, BSU telah terbukti menjadi salah satu instrumen vital untuk meringankan beban hidup para pekerja berpenghasilan rendah, apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan penyaluran bantuan ini berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami berharap distribusi berjalan lancar dan langsung menyentuh mereka yang memang berhak. Koordinasi dengan Pos Indonesia dan pihak-pihak terkait terus kami perkuat,” tambahnya.
Appi juga menyampaikan bahwa realisasi penyaluran BSU di Kota Makassar telah mencapai angka di atas 90 persen. Ia menyebut angka 90,30 persen sebagai indikator nyata keberhasilan pelaksanaan teknis di lapangan, sekaligus bukti kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja.
“Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah hasil kerja bersama. Kami pastikan hak-hak pekerja bisa tersalurkan tepat waktu dan sasaran,” ungkap Appi.
Ia juga menyebut bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi aktif antara Pemerintah Kota Makassar, PT Pos Indonesia, serta dukungan masyarakat yang turut menjaga proses penyaluran tetap kondusif. Menurutnya, Pemkot Makassar akan terus menjaga irama kerja sama lintas sektor agar bantuan pemerintah pusat dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami berkomitmen memperkuat sinergi agar program-program nasional seperti BSU ini menjadi benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Yassierli, dalam arahannya menekankan bahwa kunjungan ke Makassar merupakan bagian dari rangkaian monitoring nasional untuk memastikan program BSU dilaksanakan secara akurat dan menyentuh langsung penerima manfaat.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana program ini diterima masyarakat. BSU adalah kebijakan Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama pada kuartal kedua ini,” kata Yassierli.
Menurut Menaker, BSU 2025 menyasar hampir 16 juta pekerja di seluruh Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat penerima. Bantuan diberikan untuk periode Juni–Juli 2025, dengan nilai Rp600.000 dan dibayarkan sekaligus.
Yassierli juga menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan melalui dua jalur, yaitu bank milik pemerintah bagi penerima yang memiliki rekening, dan PT Pos Indonesia bagi mereka yang tidak memiliki akses perbankan.
“Verifikasi dilakukan secara ketat untuk menjamin akurasi dan integritas data penerima. Proses audit terus berjalan, dan kami berupaya agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Pos Indonesia untuk memastikan proses penyaluran BSU berjalan lancar hingga ke pelosok.
Menteri Yassierli pun mengingatkan agar para penerima memanfaatkan bantuan ini dengan bijak. “Gunakan untuk kebutuhan utama keluarga, seperti pangan, pendidikan, atau kesehatan. Pemerintah sudah bekerja keras agar dana ini sampai cepat dan tepat guna,” pesannya.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sistem logistik dan data yang akurat, BSU 2025 diharapkan benar-benar menjadi stimulus ekonomi yang tidak hanya menyelamatkan daya beli pekerja, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan memperkuat fondasi pemulihan ekonomi nasional.
