BUMN Dilibatkan Percepat Operasionalisasi Koperasi Merah Putih

1 month ago 28
BUMN Dilibatkan Percepat Operasionalisasi Koperasi Merah PutihMomen pembukaan Rapat Koordinasi Regional Koperasi Merah Putih di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi (dok. Syamsi/Kabar Makassar)

KabarMakassar.com — Pemerintah memastikan dukungan pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih bukan lagi menjadi persoalan. Dana sudah disiapkan melalui bank-bank Himbara dan bisa segera diakses oleh koperasi yang telah menyiapkan rencana bisnis dengan baik.

“Terkait dengan pembiayaan sebenarnya sudah tidak ada isu. karena sesungguhnya Pemerintah, sudah dirilis Kementerian Keuangan kan sudah menyiapkan pedanaan ke bank-bank Himbara, yang oleh koperasi dapat segera diakses, tentu mengakses ke bank perlu ada penyiapan rencana bisnis yang baik,” kata Sekretaris Menteri Koperasi Ahmad Zabadi usai membuka Rapat Koordinasi Regional Koperasi Merah Putih di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, rapat koordinasi di Makassar merupakan forum regional ketiga setelah sebelumnya digelar di Bali dan Batam. Forum ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dengan mitra BUMN yang akan mendukung operasionalisasi koperasi.

“Ini diharapkan sebagai sebuah proses untuk koordinasi kami dengan kepala dinas koperasi kabupaten kota dengan seluruh mitra BUMN, baik Himbara maupun mitra BUMN lainnyam kan ada mitra BUMN pangan, kemudian energi, seperti LPG, kemudian juga ada logistik seperti PT Pos dan sebagainya. Nah itu semua kita kolaborasikan dalam forum-forum regional ini,” jelas Ahmad Zabadi.

Dia menegaskan, hasil dari forum ini harus segera ditindaklanjuti. Dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan, pemerintah daerah diminta mempercepat sosialisasi dan pendampingan agar koperasi bisa mengakses pembiayaan di Himbara.

“Diharapkan dari pertemuan ini segera ditindaklanjuti oleh teman-teman dinas provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam waktu satu, dua minggu ke depan ini sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada koperasi desa merah putih di wilayah masing-masing, untuk terutama akses pembiyaan ke Himbara. Sehingga dari sisi anggaran sudah tidak ada isu karena dananya sudah disiapkan,” ucapnya.

Dia juga menekankan pentingnya akselerasi penyiapan proposal bisnis koperasi. Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan percepatan operasionalisasi dapat semakin masif pada Oktober mendatang.

“Kemudian sekarang kita perlukan adanya sosialisasi dari Koperasi Desa Merah Putih untuk menyiapkan proposal bisnisnya, yang kita harapkan dalan satu, dua, minggu ini bisa segera diakselerasi. Sehingga, kita harapkan kemudian Oktober ini sudah akselerasinya akan semakin masif,” tuturnya.

Saat ini, menurutnya sudah ada sekitar seribu koperasi yang masuk dalam penilaian Himbara. Dari jumlah itu, koperasi yang dinyatakan layak akan menjadi role model bagi pengembangan koperasi merah putih di seluruh Indonesia.

“Untuk itu, kita targetkan akhir bulan ini ada kurang lebih saat ini sudah masuk di Himbara, yang sudah dinilai oleh Himbara, dan kelayakannya kelayakannya sudah oke itu ada sekitar 1.000 sebagai role model,” tambahnya.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa seluruh BUMN yang terkait dengan pangan, energi, hingga logistik akan terlibat langsung dalam proses operasionalisasi. Pemerintah juga menyiapkan sistem digital berbasis aplikasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Kita akan mendiskusikan sekaligus berbagai masalah-masalah, problem yang kita hadapai dalam rangka operasionalisasi Koperasi merah Putih. Bahkan, semua BUMN terlibat ini, yang terkait dengan operasionalisasi Koperasi Merah Putih,” jelasnya.

“Dan satu hal lagi yang tadi kami sampaikan dalam sambutan kami tadi, penting untuk kami memastikan prosesnya nanti, transparan dan akuntabel, maka prosesnya ini kita berbasis pada digital. Maka kita kemudian menggunakan satu domain, yaitu SIM Kopdes (sistem informasi managemen koperasi desa),” lanjut Ahmad Zabadi.

Melalui SIM Kopdes, seluruh koperasi wajib memiliki akun yang terhubung dengan sistem tersebut. Proposal bisnis juga harus diunggah secara digital sebagai syarat utama untuk mendapatkan akses pembiayaan dan dukungan komoditas dari BUMN.

“Sehingga, nanti kemudian seluruh koperasi wajib lebih dulu memiliki akun terhubung dengan SIM Kopdes, proposal bisnisnya juga masuk di sana, lalu ini kemudian menjadi pintu masuk bagi koperasi akses ke sumber-sumber pembiayaan, sumber-sumber dukungan dari komoditas yang akan disalurkan kepada koperasi,” pungkasnya.

Navigasi pos

Read Entire Article
Jogja News Jogja Politan Jogja Ball Jogja Otote Klik News Makassar news